Redaksi

Reporter

redaksihalobisnis@gmail.com
www.halobisnis.com

HUKUM

Tujuh Hari Menembus Hutan, Polisi Amankan 300 Kubik Kayu Ilegal di Inhu

Pemerintahan

Dua Pekan Menuju Nataru, DPRD Pekanbaru Wanti-wanti Lonjakan Kendaraan

HUKUM

Konflik Lahan Sawit di Siak, LAMR Minta Semua Pihak Kosongkan Lokasi

Pemerintahan

Penerima Bansos Ada yang Meninggal, DPRD Riau Minta Dinas Terkait Lakukan Pemutakhiran Data

Nasional

17 Jenazah Korban Banjir Bandang Agam Dimakamkan secara Massal

Pendidikan

Disdik Riau Larang Sekolah Lakukan Studi Tour ke Luar Kota

Peristiwa

Update Korban Banjir dan Longsor Sumatera: 967 Meninggal dan 262 Masih Hilang

Nasional

Mendagri Copot Sementara Bupati Aceh Selatan yang Berangkat Umrah Saat Bencana

Nasional

Muhammadiyah Instruksikan Infak Jumat untuk Korban Bencana di Sumatera

Nasional

Tim Kuasa Hukum PT ABM Adukan SP3 ke Komisi Reformasi Polri

Pendidikan

DPRD Pekanbaru Imbau Sekolah Tunda Liburan ke Sumbar

Daerah

Jelang Nataru, Pemko Pekanbaru Diingatkan Perkuat Pasokan dan Cegah Permainan Harga

Pemerintahan

Sekda Ungkap Kunci Sukseskan Program MBG di Riau

HUKUM

Kasus Tambak Udang Bengkalis Mandek, Kejati Riau Tegaskan Bukti Korupsi Masih Lemah

POLITIK

Beri Sinyal Pernyataan Sikap Saat Buka Rakerda Nasdem Siak, Afni: Saya Tidak ke Mana-mana

HUKUM

Kejati Riau Selamatkan Rp12,3 Miliar Uang Negara dari Korupsi

HUKUM

Penyelidikan Tiga Perkara Korupsi Dihentikan, Ini Kata Kajati Riau

HUKUM

Kejati Riau Tangani 136 Perkara Korupsi, 59 Naik Penyidikan

Pemerintahan

Wako Pekanbaru Antarkan Langsung Bantuan Kemanusiaan Rp1,5 Miliar untuk Aceh

Pemerintahan

Tak Lagi Dipotong, TPP ASN Riau 2026 Dipastikan Utuh

Provinsi

Hasil Asesmen JPTP Riau Diumumkan, Ini Peserta yang Lolos Tiga Besar

Pemerintahan

Plt Gubri Ajak Masyarakat Doa Bersama dan Salat Gaib untuk Korban Bencana Sumatra

Daerah

Bawa Bantuan Rp1,5 Miliar, Walikota Pekanbaru Sambangi Korban Bencana Sumut

Nasional

Korban Meninggal Banjir Aceh Naik Jadi 389 Orang

Pemerintahan

APBD Pekanbaru 2026 Belum Disahkan, Kepala Daerah dan DPRD Kena Sanksi?