PEKANBARU (HALOBISNIS) - Angka stunting di Provinsi Riau pada tahun 2025 ini diprediksi mengalami kenaikan 7 persen atau menjadi 20 persen.
Hal itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang memprediksi angka stunting di Riau bisa naik hingga 20 persen dari tahun sebelumnya hanya 13 persen.
"Itu baru diprediksi, tapi ini belum pasti. Bahwa angka stunting di Riau ada kemungkinan meningkat. Prediksinya kenaikannya sampai 7 persen atau menjadi 20 persen. Itu berdasarkan data SSGI," kata Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, M Job Kurniawan, Kamis (26/6/2025).
Meskipun hal tersebut masih berupa prediksi, namun pihaknya langsung merespon cepat informasi tersebut. Pihaknya juga langsung mengumumkan pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk bersama-sama melakukan pencegahan agar angka stunting di Riau tidak mengalami kenaikan.
"Kami juga sudah kumpulkan para perwakilan kabupaten/kota di Riau untuk membahas hal tersebut. Ini sebagai upaya melakukan pencegahan bersama agar stunting cepat diatasi," ujarnya.
Lebih lanjut Job mengatakan, sebagai upaya pencegahan Pemprov Riau menargetkan kehadiran bayi ke Posyandu bisa mencapai angka 85 hingga 90 persen. Pasalnya, saat ini angka kehadiran bayi ke Posyandu masih sebesar 70 persen.
"Yang harus digencarkan adalah bagaimana seluruh bayi kita hadir ke Posyandu. Sementara, angka kehadiran bayi ke Posyandu pada angka 70 persen. Harusnya bisa lebih baik dari itu. Kita targetkan kehadiran ini bisa meningkat diangka 85 sampai 90 persen. Sehingga kita bisa optimis bahwa semua bayi kita sudah diukur dan dapat dipastikan, itu lebih akurat," terangnya.
Menurutnya, jika 30 persen bayi tidak hadir ke Posyandu, maka intervensi yang dilakukan bisa menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, ia meminta perhatian lebih dari pemerintah desa, kabupaten, juga provinsi terhadap keberadaan Posyandu.
Pemprov Riau juga menekankan pentingnya data bayi by name by address di setiap desa. Dengan data tersebut, pemerintah bisa mengetahui bayi mana yang belum datang ke Posyandu dan dapat melakukan kunjungan langsung.
"Maka, kami ingin ada perhatian dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Pemprov atas Posyandu yang ada ditiap desa ada perhatian kita kepada kader PKK dan Posyandu dan bidan desa yang ada di tiap Posyandu," sebutnya.
Job Kurniawan menyatakan kader PKK, bidan desa, dan petugas Posyandu harus aktif menjemput bola. Jika diketahui ada bayi yang tidak hadir, maka mereka harus mengunjungi rumah bayi tersebut untuk mengetahui penyebabnya.
"Kalau ada bayi yang tidak ke Posyandu, saya rasa kita bisa intervensi untuk mendatangi bayinya ke rumahnya, agar tahu alasan orang tua tidak membawa bayinya ke Posyandu," jelasnya.
Langkah ini penting agar penanganan gizi bayi tidak terputus sebab kendala kehadiran bayi di Posyandu. Sehingga dengan pendekatan langsung, angka partisipasi akan meningkat secara signifikan.
"Maka, hal ini perlu koordinasikan dengan baik antara pemerintah kabupaten/kota, dan kecamatan. Maka, kita harus berkomitmen untuk bersama-sama melakukan intervensi," sebutnya.
Dengan dukungan dana APBN serta alokasi dana desa, program Posyandu dan intervensi gizi harus lebih digencarkan. Harapannya, ke depan tidak ada lagi bayi yang luput dari pantauan kesehatan dasar di desa.
"Sasaran stunting ini adalah bayi 0 sampai 36 bulan. kita didukung oleh dana APBN melalui Dinas Kesehatan. Lalu, kami juga bantu dari dana desa yang kami salurkan ditiap desa. Mudah-mudahan, Posyandunya semakin semarak, semua bayi yang ada bisa hadir di Posyandu," tutupnya.
