PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Sugianto memberikan apresiasi terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menggratiskan uang sekolah bagi siswa SMA/SMK yang tidak diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2024/2025.
Namun, ia juga mengimbau agar Pemprov mengalokasikan anggaran yang sama untuk sekolah pesantren setingkat SMA/SMK di Provinsi Riau.
"Pemprov berencana membiayai uang sekolah anak-anak yang tidak diterima di SMA/SMK Negeri. Kita setuju dan ini memang harus dilakukan. Kalau bisa, malah fokuskan saja ke sekolah pesantren, agar lebih jelas," katanya, Senin (24/6/2024).
Sugianto menekankan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau seharusnya cukup untuk membiayai sekolah bagi siswa SMA/SMK swasta dan/atau pesantren yang sederajat, tidak hanya di Kota Pekanbaru, tetapi juga di 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.
"APBD kita seharusnya cukup untuk swasta dan pesantren. Makanya, kalau memang ada kebijakan seperti itu, kita harap realisasinya jangan hanya sekadar pencitraan dan pilih kasih. Kebijakan ini harus mencakup semua siswa yang tidak diterima di SMA/SMK Negeri," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, daya tampung SMA/SMK Negeri di Provinsi Riau untuk menerima tamatan SMP sederajat di kabupaten kota tidak seimbang.
Tamanan SMP sederajat di Riau tahun ini diperkirakan mencapai 121.475 siswa. Sedangkan daya tampung SMA/SMK negeri hanya 92.965 siswa atau 76,53 persen dari tamatan SMP.
Kondisi itu pun menjadi perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto agar para siswa tamatan SMP sederajat tetap mendapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK sederajat.
"Saya dapat laporan, jika jumlah tamatan SMP sederajat di Riau mencapai 121.475 siswa.
Sedangkan daya tampung SMA Negeri sebesar 60.515 siswa, dan daya tampung SMK negeri sebanyak orang 32.450 siswa. Sehingga persentase daya tampung SMA/SMK negeri yang sebanyak 92.965 siswa atau 76,53 persen," kata Pj Gubri.
Atas kondisi itu, lanjut Pj Gubri, maka saat ini terjadi kekurangan daya tampung SMA/SMK negeri sebanyak 23,47 persen. Untuk mengatasi kekurangan daya tampung itu, agar tidak ada lagi anak putus sekolah jenjang SMA/SMK, Pemprov Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Afirmasi.
"Ini kebijakan yang kita buat untuk mengatasi kekurangan daya tampung SMA/SMK negeri. Kita memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu untuk bersekolah di SMA/SMK swasta secara gratis sampai tamat," sebut Pj Gubri.
Selain itu, lanjut Pj Gubri, Pemprov Riau terus berupaya membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK negeri di kabupaten kota di lahan hibah masyarakat.
"Ini juga solusi, kalau ada masyarakat memberi hibah tanah untuk pembangunan sekolah ya kita terima. Seperti kemarin ada di Kabupaten Rokan Hilir kita bangun. Namun kita juga mencari lokasi-lokasi baru untuk pembangunan sekolah baru," ujarnya.
Namun, kata Pj Gubri, hal itu ternyata menimbulkan masalah baru. Dimana sekolah swasta yang dibangun masyarakat akan mati dan banyak tenaga guru tidak bisa mengajar.
"Jadi serba salah. Ini buah simalakama. Karena itu, kita buat kebijakan bantuan pendidikan dengan skema Bosda Afirmasi, agar anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa bersekolah di sekolah swasta gratis sampai tamat. Yang penting kualitas gurunya yang harus ditingkatkan. Itu kata kuncinya, karena banyak sekolah swasta juga menjadi sekolah unggulan," paparnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi Riau Roni Rakhmat, tahun ini Disdik Riau menyiapkan dana Bosda Afirmasi bagi SMA/SMK Swasta di Riau. Bosda Afirmasi tersebut diberikan acar para siswa tidak mampu tetap bisa bersekolah meskipun tidak di sekolah negeri.
"Jadi yang tidak tertampung di sekolah negeri, tetap bisa sekolah di swasta. Karena sekolah swasta juga dapat bantuan dana Bosda dari Pemprov Riau," sebutnya.
Untuk menjalankan program tersebut, saat ini pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah swasta yang ada di Riau. Namun tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika hendak sekolah di SMA/SMK swasta dan mendapatkan bantuan dana BOSDA tersebut.
"Kami sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah swasta, untuk syarat yang bisa mendapatkan program tersebut akan di informasikan selanjutnya," sebutnya.
Roni menyebut, pihaknya menyiapkan anggaran Rp3,9 miliar untuk biaya sekolah sebanyak 2.500 siswa di SMA/SMK swasta. Namun para calon siswa yang akan menempuh jalur afirmasi, agar mulai melengkapi persyaratannya mulai dari sekarang.
"Ini salah satu upaya kita mengatasi siswa kurang mampu namun tidak tertampung di sekolah negeri. Jadi mereka bisa mengambil alternatif sekolah di SMA/SMK swasta dengan jalur afirmasi," tutupnya.
Berikut daya tampung SMA/SMK Negeri di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau:
1. Kampar (SMA 8.870 siswa dan SMK 2.898 siswa)
2. Inhu (SMA 3.951 siswa dan SMK 2.824 siswa)
3. Bengkalis (SMA 7.738 siswa dan SMK 3.930 siswa)
4. Inhil (SMA 4.788 siswa dan SMK 2.547 siswa)
5. Pelalawan (SMA 3.770 siswa dan SMK 2.576 siswa)
6. Rohul (SMA 5.040 siswa dan SMK 4.365 siswa)
7. Rohil (SMA 6.812 siswa dan SMK 1.036 siswa)
8. Siak (SMA 6.156 siswa dan SMK 2.526 siswa)
9. Kuansing (SMA 3.636 siswa dan SMK 2.772 siswa)
10. Meranti (SMA 2.108 siswa dan SMK 540 siswa)
11. Pekanbaru (SMA 5.702 siswa dan SMK 4.068 siswa)
12. Dumai (SMA 1.944 siswa dan SMK 2.368 siswa)
