ROKANHILIR (HALOBISNIS) -Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Ilhami, Maston dan Basirun Efendi saat ini menjadi perbincagan hangat dikalangan masyarakat luas.
Mereka disebut - sebut telah menguasai usulan berbentuk pokok pikiran (Pokir) Pengadaan Langsung (PL) dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohil.
Tidak hanya mereka, nama Amansyah dan Basirun Efendi juga "bergentayangan". Mereka berdua adalah senior di parlemen Rohil sehingga dijuluki "Jenderal" oleh banyak orang karena sudah 4 priode di DPRD Rohil.
"Sebenarnya itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, tapi apakah hal itu harus dibiarkan,"ujar sumber yang minta namanya dirahasiakan kepada celotehriau.com, Kam, (25/12/25) sore.
Seharusnya, kata dia, setelah pokir masuk dalam APBD Rohil, selanjutnya dinas yang menentukan rekanan yang mengerjakan usulan tersebut. "ini tidak mereka kuasai usulannya," pungkasnya.
Ia berharap kepada aparat penegak hukum (APH) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian untuk dapat memeriksa dan memanggil para anggota DPRD Rohil nakal yang bermain pokir.
Amansyah yang dikonfirmasi, Jum, (26/12/25) membantah isu yang berkembang. "Ini tidak benar," ujar "Jenderal" itu. Ditanya lantas siapa yang menentukan rekanan yang mengerjakan pokirnya, amansyah bungkam.
Hal yang sama dikatakan Ketua DPRD Rohil, Ilhami. "Gk benar itu Pak," ujar politis Partai Golkar itu. Ia juga diam ketika ditanya siapa yang menentukan pokirnya, pihak dinas atau ia selaku pemilik usulan.
Sementara itu, Maston, wakil rakyat dari PDI-P, Basirun Efendi dari Partai Nasdem dan Darwisyam dari Partai Golkar hingga berita ini dirilis belum memberikan jawaban dan pernyataan kepada media ini.
"Tutup mulut" juga dilakukan Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Kabupaten Rohil, Cicik Mawardi, AP, M.Si, yang dikonfirmasi dihari yang sama soal isu yang berkembang.
