JAKARTA (HALOBISNIS) - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Senin (26/1/2026). Keputusan ini diambil secara aklamasi oleh seluruh fraksi untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengonfirmasi, nama Thomas Djiwandono akan segera dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1/2026) hari ini untuk disahkan sebagai pejabat tinggi bank sentral.
Misbakhun menjelaskan, terpilihnya Thomas merupakan hasil rapat internal tertutup Komisi XI yang berlangsung usai rangkaian uji kelayakan. Seluruh fraksi memberikan dukungan penuh tanpa catatan negatif terhadap pencalonan keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Semua secara musyawarah mufakat. Tidak ada catatan sama sekali. Justru banyak catatan positif mengenai komitmen beliau untuk memperkuat profesionalisme serta menjaga independensi Bank Indonesia," ujar Misbakhun kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Senin (26/1/2026) kemarin.
Setelah kesepakatan internal di tingkat komisi tercapai, hasil keputusan tersebut akan segera diserahkan kepada pimpinan DPR RI. Mekanisme selanjutnya adalah pembacaan keputusan dalam Sidang Paripurna sebagai tahap akhir di legislatif sebelum dilantik oleh Mahkamah Agung.
Thomas Djiwandono diproyeksikan akan membawa perspektif fiskal yang kuat ke dalam kebijakan moneter, mengingat latar belakangnya sebagai wakil menteri keuangan. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di bawah kepemimpinan baru ini.
Thomas Djiwandono menyatakan kesiapannya untuk menjalankan mandat baru dan berfokus pada penguatan stabilitas nilai tukar serta akselerasi pertumbuhan ekonomi hijau yang menjadi salah satu visi strategis Bank Indonesia ke depan.
Dalam proses seleksi, Thomas mengungguli dua kandidat lainnya, yakni Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (Asisten Gubernur) Bank Indonesia Solikin M Juhro dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono.
