JAKARTA (HALOBISNIS) - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dua poin penting dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, wakil menteri luar negeri (wamenlu) hingga para mantan menlu dan wamenlu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia bersama sejumlah tokoh penting diplomasi.
"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan beberapa penjelasan, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab beberapa pertanyaan dari para tokoh yang hadir," ungkap Teddy dalam keterangan resmi di Instagram @sekretariat.kabinet.
Teddy menjelaskan, ada dua inti pembahasan dalam pertemuan tersebut, yakni:
Pertama, Prabowo menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang ia lakukan, selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia. "Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal penting yang telah dicapai dalam 1 tahun terakhir ini," kata Teddy.
Sejumlah capaian tersebut antara lain: Indonesia bergabung dengan BRICS bersama negara kekuatan ekonomi dunia, penetapan tarif dagang 0% di 27 negara Uni Eropa, dan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
Kedua, Prabowo membanggakan keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat tersebut.
"Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan," kata Teddy.
Ada pun terkait Board of Peace, Prabowo menegaskan bahwa keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan.
"Mengenai biaya US$ 1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib. Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," terangnya.
Terakhir, ditegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi.
Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan setelah Presiden berdiskusi bersama sejumlah tokoh pimpinan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terdahulu, akademisi, praktisi hingga legislatif, semuanya sepakat terkait arah politik luar negeri Indonesia.
"Masing-masing tokoh menyampaikan pandangan, pemikiran, serta pertimbangan yang pada intinya saya kira merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam kesempatan yang sama, eks Hassan Wirajuda menyampaikan keanggotaan Indonesia justru akan menjadi kekuatan penyeimbang di Board of Peace.
Hassan menjelaskan, keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace telah melalui pertimbangan panjang bersama tujuh negara mayoritas penduduk Muslim lainnya, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UAE).
"Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace, termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini," ungkap Hassan.
Ia berujar, Prabowo keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan suatu upaya diplomasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Palestina di Gaza.
Hassan menilai, inisiatif Indonesia bergabung Board of Peace ini perlu dihargai sebagai ikhtiar membantu mengurangi penderitaan rakyat Palestina di Gaza.
Senada, eks Menlu Alwi Shihab juga menegaskan komitmen Prabowo kalau Indonesia tak akan pernah meninggalkan Palestina, meski bergabung dalam Board of Peace.
"Dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau (Prabowo) itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina," ujar Alwi.
Ia mengatakan, sikap Indonesia tetap mengedepankan two state solution (solusi dua negara) untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. "Itu kalau istilah awamnya adalah 'harga mati', two state solution," katanya.
Alwi menegaskan, pada dasarnya keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan komitmen untuk membela Palestina.
"Beliau (Prabowo) tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina," pungkasnya.
