Pekanbaru - Akhir masa jabatan Gubernur Riau (Gubri), Edy Natar Nasution berakhir pada 20 Februari mendatang sesuai dengan tanggal pelantikan pada tahun 2019 lalu.
Dengan begitu, maka Provinsi Riau ke depan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur Riau definitif hasil Pilkada serentak 2024.
Untuk mendapatkan Pj Gubri tersebut, tahapannya dimulai dengan pengusulan nama-nama calon Pj oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
Usulan tersebut disampaikan ke pihak Kementerian dalam negeri (Kemendagri). Dalam usulan ini, Pemerintah Provisni Riau tidak dilibatkan karena merupakan kewenangan DPRD Riau.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem mengatakan, saat ditanyakan terkait SK Pj Gubernur Riau, hingga saat ini pihaknya masih menunggu SK penunjukan Pj Gubernur Riau dari Kemendagri tersebut.
"Sampai saat ini belum keluar (SK penunjukan Pj Gubernur Riau). Biasanya sebelum pelantikan sudah keluar," kata Jhon Pinem.
Untuk diketahui, sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, DPRD Riau diberi ruang agar bisa mengusulkan nama Pj Gubri untuk mengakomodir keinginan masyarakat di daerah. Salah satu syarat menjadi Pj Gubri adalah pejabat eselon I.
Sesuai aturan mekanisme usulan Pj Gubernur terdapat enam nama. Dengan komposisi tiga nama usulan dari DPRD dan tiga nama dari pemerintah pusat. Dalam pengusulan nama tersebut, beberapa waktu lalu DPRD Riau juga menerima sejumlah masukan dari beberapa tokoh Riau.
Masukan tersebut disampaikan langsung oleh para tokoh di gedung DPRD Riau. Meskipun tidak menyebutkan langsung nama calon yang didukung, namun beberapa tokoh tersebut menyampaikan kriteria calon Pj yang dinilai cocok untuk memimpin Riau.
Untuk diketahui, beberapa nama-nama calon Pj Gubernur Riau yang diusulkan DPRD Riau ke pemerintah pusat, yakni SF Hariyanto (Sekdaprov Riau), Sri Indarti (Rektor Unri) dan Erwin Dimas (Staf Ahli Bappenas RI) yang juga merupakan putra daerah Riau.**
