PEKANBARU (HALOBISNIS) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto mengumpulkan seluruh bupati/walikota menindaklanjuti arahan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait mitigasi bencana hidrometeoroligi di daerah, Senin (8/12/2025) di Gedung Daerah Riau, Pekanbaru.
Rakor tersebut sekaligus dengan pelaksanaan high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sekaligus dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026.
Dipimpin Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto kegiatan ini berlangsung di Balai Serindit Gedung Daerah, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Senin (8/12/2025).
Dalam menghadapi ancaman bencana hidrometereologi, Plt Gubri SF Hariyanto mengatakan, jika Pemprov Riau telah melakukan berbagai upaya antisipasi. Dimana BPBD Damkar telah memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi dan Dinas PUPR Riau telah mensiagakan 21 unit alat berat.
"Saya sudah perintahkan Kadis PUPR untuk mensiagakan semua (21 unit) alat berat, tidak ada kata yang rusak semua siapkan. Nanti teknis koordinasi dengan kabupaten kota jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam," kata Plt Gubri.
Selain memetakan daerah rawan bencana, pihaknya juga mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha, serta melakukan pengendalian operasi dan penyiapan logistik serta peralatan.
"Kita juga telah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi serta simulasi tanggap bencana. Kemudian mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan unsur masyarakat lainnya," ujarnya.
Pemprov Riau juga melakukan pemantauan situasi terkini secara cermat dan berkelanjutan (real time) berdasarkan informasi dari BMKG. Lalu melakukan pemantauan dan perbaikan infrastruktur, serta normalisasi sungai, membuat dinding penahan tebing.
Karenanya, Plt Gubri mengingatkan kabupaten/kota yang mengalami bencana, dapat segera melakukan pertolongan cepat, pendataan jumlah korban dan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak.
"Kita juga minta untuk mengoptimalkan peran camat. Kemudian jika diperlukan, segera menetapkan status keadaan darurat bencana dan membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana," tegasnya.
"Bupati/Walikota wajib melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat," tutupnya.
