PEKANBARU (HALOBISNIS) - Anggota DPRD Riau Muhtarom menegaskan tidak akan membantu masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar ditindak secara tegas.
Dikatakannya, pemerintah bersama APH telah melakukan upaya serius dalam menangani kasus Karhutla di Riau. Artinya, bagi masyarakat yang bermain-main dan sengaja melakukan pembakaran tetap akan dikenakan sanksi pidana.
"Kita kan menyayangkan ketika masyarakat tersangkut pidana. Untuk menghindari itu, kami dari DPRD tentu mengimbau kepada segenap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan dan perkebunan agar benar-benar menjaga dari Karhutla," ujar Muhtarom, Selasa (5/8/2025).
Politisi PKB dari Dapil Siak-Pelalawan ini menyebut, cuaca panas atau musim kemarau masih mendera wilayah Provinsi Riau.
Oleh sebab itu, dia sangat mendukung upaya pemerintah dan aparat penegak hukum terkait pelanggaran yang sengaja dilakukan dengan membuka lahan secara membakar.
"Pemerintah dan APH silahkan tegakkan hukumnya supaya kita semua saling menjaga agar tidak terjadi Karhutla. Kita juga sampaikan kepada masyarakat tidak akan bantu jika kedapatan dengan sengaja melakukan Karhutla," tegasnya.
Menurutnya, masyarakat harus saling menjaga agar Karhutla tidak terjadi. Selain menjaga alam dan ekosistemnya, mencegah Karhutla juga menjaga ekonomi masyarakat.
"Karena kalau sudah terjadi, kita dan masyarakat juga yang akan repot, biaya pemadaman yang besar. Dan ini menjadi pelajaran yang penting bagi masyarakat," pungkasnya
