PEKANBARU (HALOBISNIS) - Menjelang puncak pacu jalur yang akan berlangsung pada 20–24 Agustus 2025, DPRD Riau meminta pemerintah daerah (Pemda) turun tangan untuk mengantisipasi tindakan pungutan liar (pungli). Pasalnya, lokasi pacu jalur yang padat pengunjung dari luar daerah itu kerap dijadikan momen untuk pungli.
Anggota DPRD Riau Dapil Kuantan Singingi (Kuansing) Zulhendri mengaku khawatir terhadap potensi pungli yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab pada iven budaya dan wisata tahunan tersebut.
Menurutnya, tindakan pungli ni dapat mencoreng citra pariwisata daerah, terutama di mata wisatawan mancanegara.
"Saya minta pemerintah daerah punya regulasi yang kuat dan segera turun memantau agar tidak ada pungli. Ini penting untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan menjaga nama baik daerah," kata Zulhendri, Sabtu (2/8/2025).
Dia menyebut, praktik pungli yang sering terjadi adalah tarif parkir kendaraan. Politisi Gerindra ini sangat menyayangkan ada parkir kendaraan hingga Rp40 ribu.
Ia menilai, tarif parkir hingga Rp40 ribu itu sudah tidak masuk akal. Sehingga pengunjung yang datang tidak nyaman dan merasa tercekik dengan tarif parkir yang tinggi.
"Tentunya ini akan menjadi image yang jelek bagi wisata pacu jalur dan membuat pengunjung yang datang, ke depan tak lagi mau datang," ungkapnya.
Zulhendri bahkan menyarankan agar area parkir berada jauh dari lokasi pacu jalur. Sehingga tidak terjadi krodit dan pengunjung bisa leluasa di lokasi.
Selain itu, dia meminta agar Pemda memiliki regulasi yang kuat terkait harga tiket tribun penonton.
"Pemerintah daerah harus memiliki standar harga tribun. Misalnya untuk tribunnya Rp25 ribu, kemudian parkirnya juga ditetapkan," pungkasnya.
