PEKANBARU (HALOBISNIS) - Baru-baru ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memutus kontrak kerja sama dengan PT Ella Pratama Perkasa, perusahaan pihak ketiga yang selama ini menangani pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.
Keputusan ini diambil karena perusahaan dinilai lalai menjalankan kewajiban, termasuk tidak membayar sewa armada dan upah pekerja lapangan.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mendukung penuh langkah tegas Pemko Pekanbaru terhadap keputusan tersebut. Dikatakannya, keputusan itu adalah solusi strategis untuk mengakhiri kisruh pengelolaan sampah yang selama ini terus berulang.
"Ini merupakan keputusan yang tepat dan harus diambil demi menyelesaikan permasalahan sampah yang tak kunjung tuntas saat dikelola oleh pihak ketiga," ungkap Isa, Senin (9/6/2025).
Ia mengungkapkan pada masa transisi pasca pemutusan kontrak ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru harus mengelola perencanaan dengan matang dan segera menyiapkan strategi alternatif dalam proses pengangkutan dan penanganan sampah.
"DLHK harus bergerak cepat. Skema pengelolaan sampah yang terukur sangat dibutuhkan agar sampah tidak menumpuk terlalu lama dan berdampak pada kesehatan serta kenyamanan masyarakat," tambahnya.
Politisi PKS ini juga mengapresiasi langkah Walikota Pekanbaru yang menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung dalam penanganan sampah. Menurutnya, sinergi antar OPD merupakan langkah positif dalam mengatasi darurat kebersihan kota.
"Kolaborasi semua OPD sangat penting. Ini adalah persoalan seluruh elemen pemerintah kota, bukan cuma DLHK," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Isa juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam upaya penanganan sampah melalui kegiatan gotong royong di lingkungan masing-masing. Ia juga meminta warga untuk lebih bijak dalam membuang sampah selama masa transisi.
"Sampah kering yang tidak mendesak bisa disimpan sementara di rumah. Ini akan sangat membantu mengurangi beban angkut ke TPA hingga armada dan sistem baru berjalan optimal," cakapnya.
Ia juga menilai bahwa pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang. Yang dulu pernah berhasil diterapkan di masa kepemimpinan Walikota Herman Abdullah dan kini perlu dihidupkan kembali dengan pendekatan yang lebih modern dan partisipatif.
"Pemko sedang menuju perubahan besar dalam pengelolaan sampah. Kita semua harus mendukung agar transisi ini berjalan lancar. Kendala pasti ada, tapi ini momentum pembenahan," ujarnya.
Tak hanya itu, Isa juga mendorong DLHK Pekanbaru untuk lebih transparan menyampaikan informasi perkembangan penanganan sampah kepada publik. Hal ini menurutnya penting agar masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung dan dapat memberikan dukungan secara aktif.
"Keterbukaan informasi dari DLHK akan membangun kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi warga dalam menjaga kebersihan kota," pungkasnya.
