PEKANBARU - Pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid terkait tunda bayar sebesar Rp2,2 triliun di awal masa jabatannya bersama Wakil Gubernur SF Hariyanto, sempat menghebohkan masyarakat Riau. Namun, angka fantastis ini dinilai masih belum disertai dengan penjelasan rinci kepada publik.
Pengamat Kebijakan Anggaran dan Spesialis Budget Policy di The Reform Initiatif, Triono Hadi, menilai bahwa informasi seputar defisit APBD Riau masih buram dan belum dijelaskan secara transparan oleh pemerintah provinsi.“Publik selalu diberi informasi tentang angka defisit APBD tahun 2024 yang besar, namun tidak pernah dijelaskan secara rinci. Misalnya, bagaimana defisit itu bisa terjadi? Apa penyebab pastinya? Semua masih sangat umum,” ujar Triono, Senin (17/3/2025).
Triono menjelaskan, pada tahun 2024, Pemprov Riau menetapkan proyeksi pendapatan yang optimis, terutama dalam perubahan APBD yang meningkat hingga Rp1,05 triliun atau 10,5 persen dari proyeksi awal. Fokus utamanya berada pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, ia mempertanyakan realisasi target tersebut. “Berapa target PAD yang tercapai saat itu? Karena kalau merujuk data DJPK, transfer dari pusat sudah mencapai di atas 90 persen, lalu di mana letak kegagalannya?” lanjutnya.
Ia juga menyoroti bahwa informasi mengenai tunda bayar pun disampaikan tanpa rincian memadai. Contohnya, dari total Rp915 miliar kegiatan yang sudah dilaksanakan namun belum dibayar, tidak disebutkan jenis kegiatannya atau urgensinya.“Kalau memang ada tunda bayar, harus jelas kenapa bisa terjadi? Bagaimana kinerja tim pengendali keuangan? Karena berdasarkan data real-time DJPK per Oktober 2024, keuangan daerah masih surplus, bahkan dengan adanya Silpa 2023 sebesar Rp574 miliar,” jelas Triono.
Menurutnya, pembengkakan anggaran justru terjadi pada periode November hingga Desember 2024, dan tercatat 34 dari 37 OPD di lingkungan Pemprov Riau mengalami tunda bayar. Salah satunya Sekretariat Daerah dengan tunda bayar mencapai Rp72 miliar, tanpa informasi spesifik mengenai jenis belanjanya.
Karena itu, Triono menilai sangat penting bagi Pemprov Riau untuk membuka informasi secara transparan dan mendetail kepada publik demi menjaga kepercayaan masyarakat.“Saya mengapresiasi komitmen Gubernur Riau dalam perbaikan tata kelola dan birokrasi. Tapi ini adalah momentum penting untuk mewujudkan komitmen itu dalam praktik nyata melalui transparansi dan akuntabilitas,” tutupnya.
