PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (18/11/2024) sore. Rapat tersebut membahas kesiapan serta pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di sejumlah provinsi, termasuk Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri oleh para kepala daerah serta pejabat terkait di masing-masing provinsi. Tujuan utama rapat ini adalah untuk memastikan kesiapan dan pengawasan Pilkada serentak, serta memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses pemilu.
Dalam rapat tersebut, Pj Gubernur Riau Rahman Hadi melaporkan bahwa Provinsi Riau telah menyiapkan berbagai hal untuk memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu pencapaian penting adalah Pemprov Riau telah menyalurkan dana hibah 100 persen untuk pengamanan dan pelaksanaan Pilkada 2024, yang mencakup KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Pada 10 Juli 2024, Pemprov Riau menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas komitmennya memberikan dukungan pembiayaan 100 persen yang bersumber dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada.
"Jumlah pemilih tetap di Provinsi Riau sebanyak 4.827.022 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 11.480. Kami juga sudah memastikan bahwa para penyelenggara pemilu tahun 2024, baik di tingkat kabupaten/kota, telah menganggarkan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja," kata Rahman Hadi.
Rahman Hadi juga menekankan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemprov Riau untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Salah satu langkah penting adalah penerbitan Surat Edaran Gubernur yang menginstruksikan seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.
"Pada tanggal 2 September 2025, kami menggelar rapat akbar dengan ikrar netralitas ASN, yang disertai dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh aparatur sipil negara," ungkap Rahman Hadi. Selain itu, Pemprov Riau juga telah menyurati bupati/walikota untuk memastikan seluruh ASN di daerah mereka menjaga netralitas.
Lebih lanjut, bupati dan wali kota di seluruh Provinsi Riau telah melaksanakan apel ikrar netralitas ASN, yang bahkan sampai dilaksanakan hingga tingkat desa. Bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, juga telah dilakukan deklarasi Pilkada Damai pada 24 September 2024 yang melibatkan seluruh pasangan calon gubernur dan bupati/walikota di Riau.
Terkait dengan logistik Pilkada, Rahman Hadi menjelaskan bahwa semua kebutuhan logistik untuk pemungutan suara pada 27 November 2024 sudah tersedia di gudang KPU kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Pendistribusian logistik ini direncanakan akan dimulai pada H-4 sebelum pelaksanaan Pilkada.
"Alhamdulillah, logistik untuk Pilkada sudah sampai di gudang KPU di kabupaten/kota, dan akan segera didistribusikan dengan jadwal yang sudah ditentukan," tambah Rahman Hadi.
Dengan persiapan yang matang dan langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan netralitas ASN dan kelancaran distribusi logistik, Pj Gubernur Riau berharap Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Riau dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Ia juga berharap agar seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tetap menjaga komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang damai dan berintegritas.
"Semoga dengan dukungan yang maksimal dari semua pihak, Pilkada serentak 2024 di Riau bisa berjalan sesuai harapan dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk daerah kita," pungkas Rahman Hadi.
