PEKANBARU - Pj Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi melakukan audiensi bersama jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru. Pertemuan itu berlangsung di Aula Lantai 6 Gedung Utama, komplek perkantoran terpadu Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Senin (28/10/2024).
Kedatangan Pj Gubri disambut langsung oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Dalam pembahasannya tersebut, Pj Gubernur Rahman Hadi menekankan pentingnya netralitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi masa Pilkada.
Dikatakan Pj Gubri Rahman Hadi, setiap pihak harus dapat menciptakan suasana pilkada damai. Terlebih untuk para ASN, dapat bersikap netral dalam masa menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah dan menjaga kondisi kondusif.
"Netralitas adalah harga mati bagi ASN. Namun, hak politik tetap dimiliki dan bisa diwujudkan di bilik suara," katanya.
Pj Rahman Hadi menjelaskan, Aparatur Sipil Negara dilarang mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih kandidat tertentu. Kebijakan ini diambil demi memastikan bahwa proses pilkada berlangsung tanpa intervensi jabatan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.
"Oleh karena itu sebagai ASN kita tidak boleh lakukan seperti mengajak, mempengaruhi, atau mempromosikan kandidat tertentu," jelasnya.
Dengan kolaborasi yang baik, Pj Gubri Rahman Hadi berharap proses Pilkada di Pekanbaru dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membangun daerah. Netralitas ASN dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan pilkada damai dan transparan.
"Langkah ini diambil demi memastikan proses pilkada yang bebas dari intervensi dan pengaruh jabatan," terangnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Risnandar menuturkan bahwa terdapat lima kandidat Cawako-Cawawako Pekanbaru yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang tertib dan lancar, pihaknya telah menyiapkan program pendidikan politik bagi masyarakat.
"Dukungan Pilkada 2024 khusunya di Kota Pekanbaru, kami sudah beberapa kali mengecek dan melakukan kegiatan bersama teman-teman linmas. Terutama dalam melakukan kegiatan pendidikan politik," tutur Pj Wali Kota Risnandar.
Ia menambahkan, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan pendidikan politik untuk menjaga stabilitas kota selama proses Pilkada berlangsung. Sehingga, program ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi pemilu yang independen dan objektif.
"Pada umumnya di KPU itu mereka punya indikator pendidikan pemilih, jadi kalau dalam konteks pemerintah kita punya indikator pendidikan politik. Tentu langkah ini berguna untuk meningkatkan partisipasi pemilihan di masyarkat." pungkasnya.
