PEKANBARU - Sri Mulyani Indrawati kembali dilantik menjadi menteri keuangan (menkeu) pada Kabinet Merah Purih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menjadi satu-satunya menteri keuangan di tiga era presiden berbeda.
Sri Mulyani pertama kali ditunjuk menjadi menkeu saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Dia menjadi menkeu pada 7 Desember 2005 hingga 20 Oktober 2009 pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) menggantikan Jusuf Anwar.
Saat SBY kembali menjabat untuk kali kedua, SBY kembali mendapuk Sri Mulyani sebagai menkeu. Pada KIB jilid II itu, Sri Mulyani menjabat hanya sebentar sekitar tujuh bulan, yakni pada 22 Oktober 2009 hingga 20 Mei 2010.
Saat pemerintahan berganti dari SBY ke Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani kembali ditempatkan sebagai menkeu. Dia menjadi menkeu pada 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019, menggantikan Bambang Brodjonegoro.
Sri Mulyani kembali menjadi menkeu saat Jokowi kembali menjabat sebagai presiden untuk kali kedua. Sri Mulyani menjabat menkeu satu periode full pada Kabinet Indonesia maju (KIM) pada 23 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024.
Kini, saat pemerintahan dipimpin Prabowo Subianto, Sri Mulayani kembali ditunjuk sebagai bendahara negara alias menkeu. Bahkan, kali ini Sri Mulyani memiliki tiga wakil menteri (wamen), yaitu Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh menteri koordinator (menko) dan 41 menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Pelantikan para menteri tertuang dalam Keppres Nomor 133 P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 dan 2029.
Selain itu juga dibacakan Keppres Nomor 135 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung yang disebutkan terhadap Sanitiar Burhanuddin. Selanjutnya, dibacakan pula keppres lainnya dengan berbunyi pengangkatan Kepala BIN terbaru yaitu Muhammad Herindra, Kepala Staf Kepresidenan yaitu AM Putranto, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yaitu Hasan Hasbi.
Prabowo kemudian meminta para menterinya untuk mengikuti ucapannya. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara dan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."
Setelah mengikuti ucapan Prabowo, para menteri anggota Kabinet Merah Putih satu per satu mendatangani berita acara pelantikan. Penandatanganan dimulai dari tujuh menteri koordinator (menko), kemudian dilanjutkan para menteri serta kepala badan/lembaga.
