PEKANBARU - Kurang dari sebulan lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Untuk memimpin Indonesia yang memiliki lebih dari 270 juta penduduk, Prabowo-Gibran tentunya harus didukung tim yang solid dalam kabinet pemerintahan mendatang.
Publik tentu menanti gerak cepat pemerintahan mendatang dalam memenuhi sejumlah program prioritas, seperti makan bergizi gratis yang ditawarkan Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024. Prabowo dalam beberapa kesempatan juga menegaskan akan melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia.
Nama-nama yang akan mengisi posisi menteri pada kabinet pemerintahan mendatang mulai berembus. Selain itu, potensi penambahan jumlah kementerian, hingga kemungkinan pembentukan kabinet zaken atau kabinet yang berisi kalangan profesional juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan jelang pelantikan Prabowo-Gibran.
Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9/2024), telah menginstruksikan jajarannya segera menuntaskan seluruh program kerja utama. Jokowi juga meminta seluruh jajarannya mendukung penuh program presiden terpilih dan memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif.
Hal itu agar pemerintahan baru bisa langsung bekerja, seusai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.
“Kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan,” kata Jokowi.
Prabowo yang berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia selama 10 tahun terakhir, juga mengutarakan niatnya untuk mengajak sebagian anggota Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk masuk ke dalam kabinet mendatang.
“Pak maaf, karena Bapak memilih orang-orang hebat, maka sebagian dari mereka ke kabinet saya nanti,” kata Prabowo kepada Jokowi yang menghadiri apel kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Prabowo Subianto akan langsung bekerja cepat sejak hari pertama dilantik sebagai presiden. Dasco juga menyebut kabinet Prabowo-Gibran akan langsung diumumkan setelah pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.
“Rencana akan diumumkan pada 20 Oktober 2024, dan akan langsung dilantik sehari setelahnya (21 Oktober 2024)," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (15/9/2024).
Jumlah Kementerian
Prabowo Subianto sebagai presiden memiliki prerogatif untuk memilih siapa pun menjadi menteri, termasuk jumlah kementerian, untuk membantunya menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Tentunya jumlah kementerian itu akan ditentukan sesuai kebutuhan presiden dan menjawab tantangan negara yang semakin kompleks ke depan.
“Jumlah kementerian masih disimulasikan untuk memastikan optimalisasi kinerja dan pelaksanaan janji kampanye yang tercantum dalam Asta Cita dan program aksi. Hal ini penting untuk fokus pada kebermanfaatan bagi masyarakat,” kata Dasco.
Meski demikian, Dasco belum bisa memastikan jumlah kementerian yang akan dibentuk karena masih dalam tahap simulasi. Nama-nama calon menteri dan struktur kabinet akan diputuskan pada H-7 pelantikan.
Senada dengan Dasco, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan jumlah kementerian mendatang akan disusun agar lebih fokus sesuai visi, misi, dan program Prabowo-Gibran.
“Harapannya, dengan adanya fokus yang tersentral, kementerian dapat bekerja lebih efektif,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Muzani menjelaskan kemungkinan penambahan kementerian disebabkan rencana penggabungan dan pemisahan beberapa kementerian agar lebih fokus dalam pelaksanaan tugas. Prabowo berpegang pada program-program kerja yang telah dicanangkan, sehingga kementerian-kementerian yang ada dapat lebih optimal menjalankan program tersebut.
Namun, Muzani mengaku belum dapat memberikan informasi pasti mengenai kementerian mana saja yang akan dipecah atau digabung. Ia menegaskan Prabowo sedang menggodok rencana tersebut dan akan mengumumkan jumlah, komposisi, dan nama-nama menteri kabinet Prabowo-Gibran pada waktu yang tepat.
Dalam kesempatan terpisah, politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo-Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.
Saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (16/9/2024), Sarmuji mengakui presiden terpilih Prabowo Subianto sudah berbicara terkait menteri di kabinet mendatang dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Presiden terpilih sudah pernah mengajak ketua umum untuk bicara komposisi kabinet dan bagaimana Golkar mengisi kabinet Pak Prabowo ke depan,” kata Sarmuji.
Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Kamis (19/9/2024). Salah satu hal penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15 yang menyatakan presiden dapat menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, jumlah kementerian tidak dibatasi 34 kementerian, seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
Nama Calon Menteri
Susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran memang masih disimpan rapat-rapat. Meski belum diumumkan, beberapa elite politik mulai mengembuskan nama-nama yang akan menduduki posisi menteri. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebutkan akan ada empat alumni SMA Taruna Nusantara yang menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.
“Saya bisa katakan di kabinet Prabowo nanti ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang menjadi menteri. Saya sudah hitung. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet baru yang akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tetapi saya janji tidak boleh bocorkan,” kata Hashim dalam forum yang digelar di Jakarta, Sabtu (7/9/2024).
Saat ini ada sejumlah tokoh politik di jajaran pemerintahan maupun legislatif yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. Dari Partai Gerindra, di antaranya Sugiono (wakil ketua Komisi I DPR), Danang Wicaksana (ketua DPD Gerindra DI Yogyakarta), Prasetyo Hadi (anggota Komisi III DPR), Simon Mantir (bendahara umum Gerindra), dan Sudaryono (wakil menteri pertanian).
Sementara dari Partai Demokrat, ada Agus Harimurti Yudhoyono (ketua umum Demokrat), Agust Jovan (wakil sekretaris jenderal Demokrat), Sigit Raditya (staf khusus menteri ATR/BPN), Herzaky Mahendra Putra (juru bicara Demokrat), Simade Rai (staf khusus menteri ATR/BPN), dan M Oki Isnaini (deputi Badan Pemenangan Pemilu Demokrat).
Terkait namanya yang dikabarkan akan masuk kembali pada kabinet Prabowo-Gibran, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat ini menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku telah menjalin komunikasi dengan Prabowo.
“Komunikasi kami berjalan baik dan reguler, meskipun tidak setiap saat. Namun, kami sering berdialog dalam berbagai kesempatan,” ujar AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Menurut AHY, komunikasi dengan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan nama-nama dan pembagian jabatan dalam kabinet, juga tentang visi, gagasan besar, dan konsep kemandirian di bidang pangan, energi, infrastruktur, serta sumber daya manusia.
Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku siap jika ditugaskan oleh Prabowo sebagai menteri pada kabinet pemerintahan mendatang. Meski begitu, AHY menegaskan keputusan pemilihan menteri murni menjadi prerogatif Prabowo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Sugiono yang disebut-sebut akan mengisi posisi menteri luar negeri kabinet Prabowo-Gibran mengaku tak ingin banyak berspekulasi. Sugiono yang juga wakil ketua umum Gerindra menegaskan pemilihan menteri merupakan prerogatif Prabowo selaku presiden.
“Kebetulan karena saya di Komisi I, komisi yang mengurusi luar negeri. Terlalu spekulatif (isu jadi menlu). Kita serahkan kepada presiden terpilih, beliau pasti mencari the best and the brightest untuk masuk kabinet,” kata Sugiono saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).
Nama lainnya yang diisukan menjadi menlu ialah Abdul Kadir Jailani yang saat ini menjabat direktur jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Sama seperti Sugiono, Abdul Kadir enggan berspekulasi lebih lanjut terkait namanya yang masuk kandidat menlu.
“Repot. Ada pertanyaan lain lagi? Saya tidak mau komentar,” kata Abdul Kadir saat ditemui Beritasatu.com di Kemenlu, Jumat (20/9/2024).
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyebut posisi menlu memang menjadi salah satu posisi strategis dalam kabinet. Untuk itu, Hanta menilai posisi menlu memang akan diisi oleh orang pilihan Prabowo, bukan perwakilan dari partai koalisi.
“Menlu akan menggantikan posisi presiden atau wakil presiden ketika berhalangan melaksanakan tugasnya, khususnya dalam forum di luar negeri, seperti sidang PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Untuk itu, saya rasa tidak akan diberikan kepada orang-orang partai lain,” kata Hanta beberapa waktu lalu.
Kabinet Zaken
Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membocorkan isu kabinet zaken yang akan dibentuk Prabowo. Muzani memastikan posisi para menteri kabinet Prabowo-Gibran nantinya akan diisi oleh para ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing.
“Pak Prabowo berkomitmen untuk membentuk sebuah kabinet zaken. Jadi, yang menduduki jabatan adalah orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya,” kata Muzani.
Meski demikian, ia tak menampik jika para profesional itu berasal atau terafiliasi dengan partai politik.
“Ya kan profesional tidak harus dari nonpartai. Artinya ada orang yang profesional, orang ahli, tetapi secara politik terafiliasi dari satu partai politik. Meskipun dia orang partai politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya,” tambahnya.
Kabinet zaken merujuk pada kabinet pemerintahan yang berisi teknokrat atau profesional independen yang bukan bagian dari partai politik. Tujuan utama dari kabinet ini adalah menyelesaikan masalah spesifik dengan efisiensi tinggi, tanpa adanya intervensi politik yang berlebihan.
Kabinet zaken terdiri dari para menteri profesional yang dipilih berdasarkan keahlian dan kapasitas di bidang tertentu. Zaken berasal dari bahasa Belanda yang berarti urusan, bisnis, atau karya. Dengan kata lain, kabinet zaken dapat diartikan sebagai kabinet yang fokus menyelesaikan urusan negara secara profesional.
Di Indonesia, kabinet zaken pernah diterapkan pada era Kabinet Natsir (6 September 1950 hingga 1921 Maret 1951), Kabinet Wilopo (3 April 1952 hingga 3 Juni 1953), dan Kabinet Djuanda (9 April 1957 hingga 5 Juli 1959).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin memprediksi kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh orang-orang profesional. Ujang menilai langkah tersebut mencerminkan keinginan Prabowo untuk bergerak cepat dalam kepemimpinannya agar janji-janji kampanye dapat segera terealisasi.
“Keuntungannya adalah Prabowo ingin mempercepat akselerasi kinerja sesuai dengan janji kampanyenya yang perlu segera diterjemahkan dalam kebijakan,” ujar Ujang kepada Beritasatu.com, beberapa waktu lalu.
Ujang juga mengatakan, efektivitas dari penambahan kementerian baru dapat dinilai dalam 100 hari kerja. Lebih lanjut, Ujang menyatakan kinerja para menteri akan dievaluasi dalam periode 100 hari pertama kerja mereka.
“Penilaian kinerja mereka akan dilakukan dalam 100 hari pertama atau tiga bulan setelah mereka dilantik sebagai menteri,” tambahnya.
Sementara itu, Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan terkait kriteria pemilihan menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Dahnil, Prabowo menekankan dua syarat utama dalam memilih menteri, yaitu integritas dan kompetensi.
“Pak Prabowo ingin agar agenda pembangunan selama 5 tahun ke depan dapat berjalan akseleratif. Para calon menteri harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Prabowo, terlepas dari latar belakang mereka, baik dari partai politik maupun nonpartai politik,” tambahnya.
Langkah Prabowo untuk membentuk kabinet pemerintahan yang diisi profesional juga disambut positif oleh Presiden Jokowi. Ia berharap para menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya bisa langsung bekerja setelah dilantik tanpa membuang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu.
“Bagus sekali. Artinya memang ini kabinet yang bekerja. Kabinet yang setelah dilantik akan segera bergerak dan bekerja, tanpa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya rasa ini sangat bagus. Saya yakin kabinet Prabowo akan sangat baik,” ujar Jokowi saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).
Jokowi sendiri menegaskan pemilihan menteri dan jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan mendatang merupakan prerogatif presiden terpilih, Prabowo Subianto.
