Cara Asmar Membangun Infrastruktur di Tengah Keterbatasan Anggaran

PEKANBARU - Membangun infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat merupakan impian seorang kepala daerah. Begitu juga bagi AKBP (Purn) H. Asmar, sejak ditunjuk sebagai Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti.

Dia sadar betul dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kecil, ditambah belanja pegawai yang cukup besar, tidak akan cukup untuk membangun banyak infrastruktur. Pemerintah kabupaten di bawah komandonya harus putar otak mencari anggaran lebih, guna membiayai pembangunan di daerah.

Diantara upaya yang dilakukannya ialah menginstruksikan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), agar aktif mencari dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Salah satu OPD yang aktif mencari dan mendapatkan anggaran dari pusat dan provinsi yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, PUPR aktif berkoordinasi dengan
Pemerintah provinsi untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Riau, termasuk permohonan bantuan terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Adapun anggaran yang diajukan oleh Dinas PUPR antara lain untuk peningkatan Jalan Gogok-Tenan sepanjang 16 km dengan nilai Rp 10.000.000.000, peningkatan Jalan Pangaram sepanjang 0,290 km dengan nilai Rp 870.000.000, peningkatan Jalan Merdeka Ujung sepanjang 0,280 km dengan nilai Rp 840.000.000, dan beberapa proyek lainnya dengan total usulan mencapai Rp 19.900.000.000.

Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, menjelaskan bahwa pengajuan anggaran ini sangat mendesak. Hal itu dikarenakan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau dan memerlukan intervensi serius dari pemerintah dan seluruh unsur terkait.

"Dalam hal pembangunannya membutuhkan anggaran yang sangat besar, untuk itu kami mengharapkan program yang diusulkan dapat dibiayai melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus APBD Perubahan tahun 2024," kata Fajar Triasmoko.

Upaya Pemkab Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan peluang anggaran pembangunan mendapat pujian dari Penjabat Gubernur Riau S.F Hariyanto.

"Saya sangat salut dengan Bupati Kepulauan Meranti ini yang betul-betul memperjuangkan anggaran agar Meranti bisa membangun. Dimanapun saya berada, dia selalu mengejar saya. Ini luar biasa, tidak ada kata malu, yang penting bagaimana usaha dia untuk Meranti lebih baik," ujar SF Hariyanto belum lama ini.

Dia juga menyatakan keprihatinannya dan menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dengan menggelontorkan anggaran untuk membantu pembangunan infrastruktur di Meranti, termasuk memperbesar alokasi Bankeu.

"Bantuan ke Meranti seperti bantuan keuangan (Bankeu) telah kita perbesar. Contohnya, Jembatan Selat Akar yang roboh, sudah kita bangun tahun ini dan sedang dalam proses. Jembatan Alai juga akan dikerjakan tahun depan, menunggu kesiapan hingga tahun 2025 ada jalur alternatif yang juga sudah kita siapkan semuanya dan kita sudah duduk bersama. Jalan di Kampung Balak juga dikerjakan tahun ini dan semuanya sudah masuk di APBD," ujar Pj Gubri itu.

*Proaktif Berburu DAK dan DAU dari Pusat

Sebagai perpanjangan tangan kepala daerah yang melaksanakan tupoksi teknis pembangunan, Dinas PUPR juga proaktif berburu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat.

Anggaran yang berhasil diperoleh Dinas PUPR melalui DAK dan DAU telah digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan jalan, jembatan serta fasilitas umum lainnya.

Fajar menyatakan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur ini tidak hanya memperbaiki konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Dengan infrastruktur yang lebih baik, kami berharap dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah," kata Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti Fajar Triasmoko.

Dia juga membeberkan, untuk DAK Tahun 2022 mendapatkan sebesar Rp 30.290.881.000. Dimana DAK Reguler itu digunakan untuk peningkatan jalan Tanjung Samak-Repan dengan total anggaran Rp 30.290.881.000.

Kemudian, anggaran DAK Penugasan 2023 sebesar Rp 35.277.504.157 yang mencangkup peningkatan jalan Tanjung Samak-Repan sebesar Rp 16.562.431.000, peningkatan jalan Banglas sebesar Rp 6.440.823.000, dan peningkatan Jalan Dorak sebesar Rp 6.753.823.000. Sementara itu, DAK Transportasi Perdesaan 2023 untuk peningkatan Jalan Tengku Ibrahim Desa Kedabu Rapat sebesar Rp 6.520.427.157.

Sedangkan untuk DAK Bidang Jalan Tahun 2024 sebesar Rp 42.691.429.500, anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan Jalan Tanjung Samak-Repan sebesar Rp 10.783.033.000.

Selanjutnya DAK Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi, digunakan untuk peningkatan Jalan Alai-Mekong sebesar Rp 14.060.646.000.

Ditambah DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan yang terdiri dari peningkatan Jalan Gogok-Tenan sebesar Rp1.694.930.000, peningkatan jalan Semukut-Kuala Merbau sebesar Rp 8.859.276.000. Sedangkan DAK Transportasi Perdesaan 2024 berupa peningkatan jalan Tengku Ibrahim sebesar Rp 7.293.544.500

Selain ada anggaran DAK, pada tahun 2024 ini Dinas PUPR juga mendapatkan porsi anggaran yang bersumber dari DAU Spesifik sebesar Rp 24 miliar.

Menariknya, usulan DAK untuk tahun 2025 juga diprediksi akan bertambah. Anggaran tersebut direncanakan untuk melanjutkan pembangunan ruas Jalan Tanjung Samak-Tanjung Kedabu dan ruas Jalan Tanjung Samak-Repan.

Plt Bupati Asmar memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR Kepulauan Meranti beserta jajarannya. Dia juga mengatakan keberhasilan dalam mendapatkan anggaran tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik Pemprov Riau maupun pemerintah pusat.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua pihak yang terlibat. Tanpa kerja sama yang baik, pencapaian ini tidak mungkin terjadi," ungkapnya.

Asmar juga meminta kepada Gubernur Riau agar perbaikan infrastruktur yang diajukan dalam proposal oleh Dinas PUPR Meranti, bisa dialokasikan penganggarannya dalam APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2024.

"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur agar perbaikan infrastruktur yang rusak yang anggarannya diajukan dalam BKK oleh Dinas PUPR dialokasikan dalam APBD Perubahan nanti, dan Alhamdulillah sudah diiyakan," tukasnya. (ADV)