KUANSING (HALOBISNIS) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, di bawah kendali Bupati Suhardiman Amby memerintahkan merubuhkan bangunan-bangunan kios yang sekarang ditempati para pedagang di Pasar Bawah Teluk Kuantan.
Kebijakan ini diambil sejalan telah habisnya masa penguasaan atas Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Pasar Bawah Teluk Kuantan tersebut.
Di bawah terik matahari. Tiga unit alat berat jenis ekskavator dan loader merubuhkan sekurangnya ada 90 bangunan kios di lingkungan Pasar Bawah Teluk Kuantan, Selasa sore (20/1/2026) kemarin.
Satu per satu bangunan permanen dan semi permanen ini rata dengan tanah. Puluhan pemilik kios tak berdaya. Mereka terkesan pasrah melihat bangunan yang telah ditempatinya puluhan tahun itu. Kini sisakan kenangan. Diketahui, bangunan ini dibangun sekitar pertengahan tahun 1960-an. Pemilik bangunannya silih berganti. Lalu, resmi tercatat sebagai aset daerah sekitar tahun 2019 lalu.
Yuyun (48), salahseorang pemilik kios terlihat mondar-mandir di kawasan pasar. Sementara, aparat kepolisian berjaga-jaga memantau proses merubuhkan bangunan. Sebagian anggota Satpol PP pun turut mensukseskan eksekusi merubuhkan bangunan-bangunan itu.
Sedangkan Asisten I Sekretariat Daerah Kuansing, dr. Fahdiansyah, S.PoG bersama Kepala PUPR Kuansing Ade Fahrer, Kepala Satpol PP Rio Kasyterwandra dan pejabat terkait lainnya turut ikut memantau. Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana dan jajaran juga turut mengamankan eksekusi itu. Begitupula dengan aparat TNI. Mereka juga turut memantau.
Yuyun tak rela bangunan kios yang juga tempat tinggalnya sejak lahir dirubuhkan begitu saja. Ia dan puluhan pemilik kios tengah berjuang agar Bupati Kuansing tidak semena-mena merobohkan.
Sudah 5 kali berdialog, bermusyawarah dengan pihak Pemkab dan DPRD Kuansing, namun perjuangan Yuyun dkk tetap tak diindahkan.
"Kami ada forum. Saya ikuti perjuangan ini," ucap Yuyun, yang sehari-hari berjualan peralatan dapur dan rumah ini.
Tak banyak yang diutarakan Yuyun. Dengan mata berbinar, Ia hanya pasrah apabila bangunan yang telah dimiliki keluarganya sebelum Ia lahir 48 tahun lalu itu digilas Eskavator.
Derita yang sama juga dirasakan Jhon. Sebelum HGB status bangunan itu SHM dulunya. Sejak tahun 2005 menjadi HGB Namun baru Desember 2025, Jhon dkk diberitahu, bahwa kios-kios itu sudah berubah status menjadi HPL menjadi aset Pemda Kuantan Singingi sejak tahun 2019.
"Dan kami saat itu diberitahu soal ini saat ada acara rapat di Aula Multimedia Kantor Bupati yang disampaikan lansung oleh Asisten 1 dan kami semua yang hadir para pemilik kios sangat terkejut, karena selama ini kami tidak perna diberitahu atau disurati tentang perubahan status kios kami itu dari HGB ke HPL (Hak Pengelolaan Lahan).
"Harusnya kan jika ada perubahan diberitahukan kepada kami atau disurati. Dan sekarang, ini pula yang kami terima. Tiba-tiba aja Pemda mau ada pembongkaran tanpa ada perhitungan dengan kami," kata Jhon , Selasa kemarin.
"Harapan kami pemerintah memberikan minimal saguhati kepada kami dan menyediakan relokasi tempat baru yang bisa lagi kami mendirikan bangunan yang nantinya jadi HGB juga biar tak hilang. Bak kato urang awak ilang tapak bagonti tapak. Hanya itu aja," katanya.
Karena dalam hal ini sudah 5 kali pertemuan tidak ada kesepakatan antara pemilik kios bersama pihak Pemda, di pertemuan kelima saat itu di kantor DPRD Kuansing belum juga ada kesepakatan, maka saat itu pimpinan DPRD yang langsung memimpin rapat memutuskan menunda rapat untuk tahap berikutnya.
"Namun sampai hari ini tidak ada undangan yang kami terima malahan di tanggal 15 Januari 2026 kalau tidak salah setelah beberapa hari pertemuan itu malah yang kami terima surat pemberitahuan pembongkaran akan di lakukan pada tanggal 20 Januari 2026. Maka, pada 19 Januari 2026 kami mengadakan aksi damai ke kantor bupati dan kantor DPRD sekaligus menyampaikan surat pengaduan kami ke PTUN," jelasnya.
Derita pemilik kios kian terasa. Sebelum alat berat memporak porandakan bangunan tua ini. Sejumlah pemilik harus berjuang sendirian membongkar setiap sudut bangunan yang dirasa masih bisa bermanfaat.
Mereka berjibaku dengan waktu. Sementara, alat berat siap menanti menghancurkan bangunan-bangunan itu.
Tibalah waktunya. Sekitar pukul 15.30 WIB, Selasa sore, alat-alat itu pun beraksi. Tangan besi dengan mudah merubuhkan bangunan. Namun, masih ada warga yang belum membongkar barang dagangannya meski alat sudah mulai mengeksekusi.
Memang dengan keputusan para petugas saat itu memberikan waktu pembongkaran jam 14. 00 wib namun para pemilik kios saat itu merasa tidak ada pilihan lain, maka para pemilik kios dengan hati yang begitu terluka memohon untuk yang terakhir meminta waktu pembokaran keesokan, 21 Januari 2026.
"Namun bagi kios yang sudah kosong sudah ada yang dieskusi hari ini.
Namun semua daya upaya sudah kami lakukan bersama sampai hari ini boleh dikatakan perjuangan kami masyarakat yang tertindas ini sia-sia tidak ada respon dan tanggapan yang bisa sedikit untuk melegakan perasaan kami para pemilik kios padar bawa," tutur Jhon.
Lahan Dibeli Pribadi 1961, Jadi HGB 1992
Dari penuturan salahseorang pemilik kios, Aprisal (56), Ia mengaku mewarisi tanah dan bangunan kios itu dari orangtuanya, H. Ali Usman. Tanah tersebut dibeli orang tuanya secara pribadi sekitar tahun 1961 satu blok.
Sebelum dibangun seperti yang sekarang, bangunan itu dulunya berbentuk kayu. Dengan 2 lantai, ukuran 8x8 meter. Dibangun tahun 1961.
"Tahun 1992, direhab. Dibangun semi permanen. Untuak lantai 2. Terbitlah HGB diatas tanah hak milik. Suratnya ada saat itu, tapi karena sering banjir, surat tidak ada ditemukan lagi. Ukuran yang tadinya 8x8 dibagi dua. Jadilah, 90 kios sekarang. Itu semasa Camatnya Pak Rasiman Rauf, masih Inhu," ungkap Aprisal.
Lebih lanjut diungkap Aprisal, tahun 2011 diserahkan aset kabupaten induk itu ke pusat. Dan pada tahun 2019, katanya, terbitlah status baru dari HGB ke HPL (Hak Pengelolaan Lahan).
"Persoalannya, seharusnya begitu terbit HPL, Pemda ngundang kami. Bahwa telah terbit HPL. Kami sebagai pemegang hak milik pertama, tak pernah diberitahu. Kata Asisten I, kami sudah pernah diberitahu. Tapi Itu untuk tokoh-tokoh di kawasan lain. Jadi, kami tdk pernah terima surat untuk perpanjang HGB ini," ungkapnya lagi.
Pemimpin Harus Punya Nurani
Aprisal mengaku tidak mempersoalkan dirubuhkan. Namun, seorang pemimpin di Pemkab Kuansing juga harus punya hati nurani dalam menggusur dan merubuhkan ini, karena Ia dan pemilik kios lainnya ini juga warga Kuansing.
"Silahkan direlokasi. Tapi ke Pasar Modern atau ke tempat yang nilainya ekonomis dan representatif. Hilang tapak ganti tapak. Kalau memang diganti rugi, berapa dan kapan. Harus ada kesepakatan. Tapi ini kan tidak pernah dibicarakan oleh pemerintah, mereka main rubuhkan aja. Pemimpin itu harus punya nurani," katanya.
Diketahui, pada pertemuan pertama, Forum Komunikasi Pemilik Kios Pasar Bawah Teluk Kuantan ini telah berunding sekitar 5 kali. Masing-masing dua kali di Dinas Kopindag, di Kantor Bupati dan dua kali di kantor DPRD Kuansing.
Pada perundingan pertama, diakui salahseorang anggota forum, Kasmar, kalau pihak-pihak terkait mengakui, bahwa ada hak pemilik HGB. Sehingga diharuskan pemerintah membayar sagu hati terhadap para pemilik HGB.
"Namun pada perundingan berikutnya, mereka mengatakan lain lagi. Dan tetap ngotot menggusur bangunan ini tanpa ganti rugi. Alasannya, karena kami dibilangnya berada di tanah pemerintah," katanya.
"Sesuai aturan kan jelas, ada hak-hak yang harus diterima terhadap yang punya HGB. Sesuai aturannya, jelas ada ganti rugi," sambungnya.
"HGB ini, ada mati. Tapi masih banyak hidup. Baik mati maupun hidup, ada regulasi yang atur ganti rugi ini," lanjutnya lagi menegaskan.
Dilaporkan ke PTUN
Puluhan pemilik kios tidak mau tinggal diam. Forum yang telah dibentuknya itu telah mengajukan gugatan ke PTUN. Karenanya mereka meminta merubuhkan bangunan ini setelah hasil pengadilan keluar.
"Kalau pemerintah tetap ngotot ingin merubuhkan, silahkan. Tapi siapa yang bertanggungjawab. Karena kami sedang menggugat ke PTUN. Harusnya kan tunggu inkrah dulu. Tapi kalau tetap mau merubuhkan, tentu harus ada yang bertanggungjawab. Dan kami akan tuntut juga secara pidana, karena jelas ada perbuatan melawan hukumnya," ungkap Kasmar Marven.
Sementara itu, Kuasa Hukum Forum Komunikasi Pemilik Kios Pasar Bawah Teluk Kuantan, Masnur, SH, MH, Rabu (21/1/2026) mengakui, kalau pihaknya sebagai Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan atas kesewenang-wenangnya Pemkab Kuansing terhadap warganya ini.
"Kita tetap sesuai rencana awal, gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi sudah kita ajukan di PTUN Pekanbaru. Kita ikuti tahapan dan prosedur di PTUN, pak.!!," katanya.
Perjuangannya bersama warga Kuansing yang kios-kiosnya di Pasar Bawah Teluk Kuantan yang digusur itu diharapkannya berhasil. Ia memohon keadilan untuk warga Kuansing tersebut.
"Semoga upaya hukum kami ini bersama forum komunikasi pemilik kios pasar bawah. Dalam upaya mencari keadilan dapat dipermudah dan diijabah oleh Allah SWT. Amiin," ucapnya.
Pembongkaran Dipimpin Langsung Asisten
Bupati Kuansing Suhardiman Amby mengutus Asisten I Setda Kuansing Fahdiansyah untuk memimpin eksekusi pembongkaran kios-kios ini, sejak Selasa pagi hingga siang kemarin. Dijadwalkan, aksi pembongkaran akan dilanjutkan, Rabu siang ini.
Tidak banyak bicara. Rombongan tim pembongkaran langsung turun ke lokasi. Mereka melakukan dialog dengan para perwakilan pemilik kios.**
