PEKANBARU (HALOBISNIS) - Menanggapi desakan mundur terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang muncul setelah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Politisi Partai Gerindra, Edi Basri menilai bahwa dorongan tersebut sangat berlebihan.
Edi Basri menyebut, kehadiran Raja Juli Antoni di jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau. Pasalnya, ia satu-satunya putra daerah Riau yang duduk di posisi strategis nasional.
Sebagai anak jati Riau, posisi Raja Juli Antoni tentu sebuah prestasi yang patut diapresiasi.
Terkait kritik publik terhadap kebijakan kehutanan, Edi Basri menilai bahwa hal wajar dalam dinamika pemerintahan. Namun demikian, kritik tersebut tidak seharusnya diarahkan pada desakan untuk mundur dari jabatan, mengingat masa tugas Raja Juli Antoni masih sangat baru.
"Beliau baru satu tahun menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan, dan saya rasa belum banyak ruang serta kebijakan yang dapat dilakukan dalam waktu sesingkat itu," kata Edi Basri, Sabtu (6/12/2025).
Menurutnya, jika dilihat dari data sejarah, angka deforestasi terbesar justru terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Oleh sebab itu, tidak tepat jika persoalan kerusakan hutan saat ini langsung dibebankan kepada Raja Juli Antoni.
"Kita belum melihat angka deforestasi di era Raja Juli Antoni secara detail. Karena itu, kritik boleh saja, tetapi jangan sampai diarahkan dalam bentuk desakan pengunduran diri," jelasnya.
Ketua Komisi I DPRD juga berharap publik serta para pemangku kepentingan agar memberikan kesempatan yang cukup bagi kementerian untuk menyelesaikan persoalan kehutanan yang saat ini terjadi.
"Penilaian harus diberikan berdasarkan kerja dan capaian nyata. Kita beri ruang bagi beliau untuk membuktikan komitmen penyelesaian masalah hutan. Dan desakan mundur bukan solusi," pungkasnya.
