PEKANBARU (HALOBISNIS) - Sekretaris Daerah Syahrial Abdi, menyampaikan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang APBD Riau Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/11/2025).
Dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Syahrial Abdi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi Fraksi PDI-P Riau terhadap penguatan pendapatan.
Upaya dilakukan dengan pemetaan ulang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi sesuai undang-undang HKPD.
"Kemudian terkait peningkatan belanja pegawai, ia menyebut bahwa hal itu dikarenakan kebijakan nasional yang melakukan pengangkatan PPPK. Pemerintah menjaga agar belanja pegawai tetap proporsional dan tidak mengganggu program prioritas," ucap Sekda.
Menanggapi Fraksi Golkar, Pemerintah Provinsi Riau akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat optimalisasi TKD, program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas.
"Pemprov Riau juga akan melakukan optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pemungutan pendapatan," sebutnya.
Selain itu, serapan anggaran juga ditingkatkan melalui percepatan perencanaan dan pengadaan. Sementara hibah diserahkan secara selektif dan tepat sasaran.
Menanggapi Fraksi PKS, Pemprov Riau sepakat dengan penyusunan APBD yang terencana, tepat waktu dan sesuai aturan, serta kordinasi lintas daerah harus diperkuat.
"Pemerintah juga menyiapkan lahan untuk pembangunan flyover Garuda Sakti, penyelesaian tunda bayar dituntaskan dalam tahun 2025 berjalan. Dan Pemprov berkomitmen tidak menambah tunda bayar di tahun 2026," katanya.
Kemudian menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Pemprov Riau memastikan bahwa anggaran belanja tahun 2026 diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, pokok-pokok pikiran DPRD dan telah dimasukkan dalam RKPD.
