PEKANBARU (HALOBISNIS) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi, menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2025, Senin (29/9/2025).
Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dan Budiman Lubis, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Riau dan sejumlah kepala OPD dan kepala biro di lingkungan Pemprov Riau.
Syahrial mengatakan, hampir semua fraksi sependapat dengan harapan Provinsi Riau dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2025 ini. Masing-masing fraksi meminta agar memprioritaskan penyelesaian tunda bayar.
"Pada prinsipnya kebanyakan pandangan fraksi sama dengan harapan kita, bisa menyelesaikan tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur kepada pemerintah kabupaten/kota," ujar Syahrial.
Menurutnya, dorongan dari masing-masing fraksi untuk menyelesaikan hutang tersebut tentunya memperjuangkan Pemprov Riau dalam pengelolaan manajemen kas daerah dengan baik.
"Makanya, pada Oktober nanti kita mulai rem gas, rem gas belanja, supaya kita punya kemampuan keuangan dan jadi efisiensi intinya," ungkapnya.
Mengingat banyaknya hutang yang harus dibayar, kata Syahrial, pihaknya pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk cermat dalam memilih mana yang lebih prioritas.
"Seluruh OPD nanti kami akan minta secermat mungkin memerhatikan mana yang mungkin jadi prioritas kebutuhan. Dan kita masih menekankan bayar hutang menjadi prioritas, karena sudah satu tahun dan kasihan kepada pihak ketiga yang sudah menunggu," pungkasnya.
