PEKANBARU (HALOBISNIS) - DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2025, di ruang paripurna, Sabtu (27/9/2025) malam.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua DPRD, Tengku Azwendi, serta dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menjelaskan bahwa paripurna ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama pemerintah kota beberapa waktu lalu.
"Jadi setelah ini kita akan segera memberikan pandangan-pandangan. Untuk pandangan fraksi insya Allah hari Senin akan disampaikan. Jadi kepada semua fraksi diberi kesempatan untuk memberikan pandangan mereka terhadap dokumen nota keuangan ini,” ujar Isa.
Lebih lanjut, Isa menargetkan agar pembahasan P-APBD 2025 bisa selesai tepat waktu. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, pembahasan ditargetkan rampung pada 30 September 2025.
“Kalau semuanya sudah sepakat kita akan masuk tahap persetujuan APBD. Kalau dalam jadwal Banmus yang kita susun, kita akan selesaikan nanti di tanggal 30, insya Allah mudah-mudahan tercapai dan bisa optimal. Jadi memang ada PR besar di DPRD untuk terus menggesa pembahasan APBD ini supaya bisa selesai,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah dalam P-APBD 2025 adalah menyelesaikan tunda bayar.
Ia menyebutkan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2024 Pemko Pekanbaru memiliki tunda bayar sekitar Rp467 miliar dan sudah dilunasi sebanyak Rp270 miliar.
“Prioritas APBD-P ini pertama menyelesaikan tunda bayar. Kemudian fokus pada perbaikan jalan-jalan berlubang yang banyak dikeluhkan masyarakat, penanganan banjir menjelang musim hujan, kemudian upaya kita menyelesaikan persoalan sampah di Pekanbaru,” kata Markarius.
Selain infrastruktur, Markarius mengungkapkan bahwa sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah kota menargetkan penyelesaian persoalan UHC agar masyarakat tidak terkendala layanan kesehatan.
“Kemarin kan sempat ada tunda bayar di BPJS Ketenagakerjaan dan di BPJS Kesehatan. Sehingga kemarin sempat hampir diputus, jadi kita harus menyelesaikan itu. Kemarin yang baru dicicil yang tahun sebelumnya, yang tahun ini pun harus kita selesaikan juga. Khawatir kita diputus, nanti susah melayani masyarakat. Jadi yang seperti itu kita prioritaskan dulu,” tegasnya.
