PEKANBARU (HALOBISNIS) - Gubernur Riau Abdul Wahid, mengupayakan agar utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bisa dilunasi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) Perubahan 2025.
Gubernur menyebut, selain harus membayar utang kepada pihak ketiga, Pemprov Riau juga harus membayar program berjalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Salah satunya adalah penambahan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, jika tidak ditambah pembiayaan UHC ini, maka akan terdampak pada ribuan masyarakat di Provinsi Riau.
"Kita ada kewajiban UHC, karena kalau tidak kita tambah, ada ribuan masyarakat kita yang berobat tidak bisa di-cover oleh BPJS. Makanya ini harus kita selamatkan," katanya, Jumat (26/9/2025).
Kemudian pihaknya juga memprioritaskan penggunaan untuk infrastruktur terutama jalan dan juga pendidikan.
Sementara untuk utang atau tunda bayar Provinsi Riau saat ini, kata Gubernur, akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Utang ini kan dibayar dari PAD yang ada. Maka itu kita terus menggenjot PAD, dan utang bisa dibayar sesuai dengan pendapatan kita," sebutnya.
"Kalau seumpamanya pendapatan kita masuk satu hari Rp10 miliar ya kita bayar Rp10 miliar, selain dari gaji dan tunjangan segala macamnya," sambungnya.
Diketahui, tunda bayar Provinsi Riau tahun anggaran 2024 lalu mencapai Rp1,7 triliun. Nilai tunda bayar itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI. Karena tunda bayar itu juga, Provinsi Riau mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
