PEKANBARU (HALOBISNIS) - Fraksi PKB DPRD Riau mendukung penuh kebijakan Gubernur yang mengutamakan penyelesaian tunda bayar 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Ada sekitar Rp1,7 triliun lebih tunda bayar tahun 2024 yang harus dibayarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Riau Muhtarom mengatakan, memang Gubernur Riau pada tahun 2025 ini fokus untuk menyelesaikan tunda bayar. Gubernur juga meminta dari Fraksi PKB untuk mendukung penyelesaian tunda bayar ini.
"Penekanan Pak Gubernur pada APBD Perubahan ini adalah menyelesaikan tunda bayar. Karena beliau terlalu prihatin terhadap kontraktor yang sudah terlalu lama belum dibayar, yang tentunya menambah beban kepada kontraktor," ujar Muhtarom, Rabu (24/9/2025).
Anggota DPRD Riau Dapil Pelalawan dan Siak itu menyampaikan, meski mengutamakan tunda bayar, namun Gubernur tidak menutup kemungkinan penggunaan anggaran untuk keperluan lainnya. Gubernur mempersilahkan penggunaan anggaran sisa dari penyelesaian tunda bayar untuk kepentingan masyarakat.
"Kegiatan lain yang sifatnya langsung itu juga kita kawal, seperti hibah, bantuan sosial, bantuan untuk masyarakat miskin, kemudian beberapa bantuan untuk musibah, ini tetap kita kawal," ungkapnya.
Sementara terkait program strategis Gubernur Riau, anggota Komisi V DRPD Riau itu menyebut untuk kegiatan fisik masih berat dilaksanakan. Apalagi waktu yang tersisa hanya tinggal tiga bulan lagi.
Ia menyebut, Gubernur Riau akan mengupayakan program fisik dan permintaan masyarakat pada tahun 2026. Hal itu dikarenakan anggaran tahun 2025 ini diprioritaskan untuk tunda bayar 2024.
