PEKANBARU (HALOBISNIS) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau untuk menggunakan plat kendaraan Riau dengan cara melakukan mutasi ke BM.
Pasalnya, banyak perusahaan menggunakan kendaraan plat non BM beroperasi di Riau, dan merusak jalan namun pajaknya dibayar di luar Riau.
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan tidak ada alasan bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau untuk menunda kewajiban mutasi plat nomor kendaraan menjadi BM.
Menurut Gubri upaya tersebut penting agar distribusi pajak dapat memberikan manfaat langsung terhadap pembangunan daerah di Provinsi Riau.
Gubri mengaku, Pemprov Riau selalu memberikan kemudahan untuk melakukan perpindahan plat nomor kendaraan. Bahkan, menurunkan Bapenda Riau untuk menggegas percepatan pengurusan.
"Tak ada alasan untuk perusahaan tidak lakukan mutasi (plat) kendaraan. Kalau perlu kita turunkan Bapenda ke lokasi agar bisa melakukan balik nama kendaraan," tegas Gubri saat rapat membahas kerusakan jalan di Siak dengan Bupati Siak dan perusahaan, di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (18/9/2025).
Gubri mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan ke setiap perusahaan. Dan menegaskan Pemprov Riau tidak segan mengambil langkah tegas bila perusahaan masih tidak mematuhi aturan.
"Jika masih tidak taat aturan, maka terpaksa saya akan tutup perusahaannya," tegasnya lagi.
Sementara itu, Bupati Siak Afni Z turut menyampaikan keluhan masyarakat yang terdampak kerusakan jalan. Ia menilai, kondisi jalan rusak sudah sangat berbahaya dan bahkan telah menelan korban jiwa.
"Banyak masyarakat yang merasakan akibat dari hal ini. Jalanan rusak itu sangat berbahaya, bahkan telah memakan korban jiwa. Seharusnya memang perusahaan bisa lebih perhatian terkait warga di kawasan operasinya. Bahkan air bersih saja sulit didapatkan masyarakat," kata Afni.
Afni menuturkan, perusahaan harus lebih peduli terhadap keselamatan warga di sekitar kawasan operasinya. Untuk itu, ia mendorong perusahaan agar memperkuat kepedulian sosial dengan membantu masyarakat sekitar.
"Jadi, perusahaan dapat bekerjasama membantu masyarakat melalui kepedulian sosialnya. Saya rasa itu saja, jika kita kolaborasi bersama pasti semuanya aman," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Tiau, Syahrial Abdi menyebutkan bahwa pertemuan antara pemerintah dan perusahaan sudah menghasilkan kesepahaman. Menurutnya, perusahaan kini sudah memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemprov Riau.
"Pertemuan ini sudah dipahami setidaknya rekan-rekan dari perusahaan apa yang menjadi maksud tujuan kita. Kemarin, Pak Gubernur bersama Ibu Bupati sudah melihat beberapa titik yang mengalami hambatan lalu lintas di jalur Minas dan Perawang," ujarnya.
Syahrial mengatakan, inti dari pertemuan tersebut adalah koordinasi, sinergi, dan kolaborasi untuk menciptakan kelancaran arus distribusi barang serta mobilitas masyarakat. Dengan begitu, roda perekonomian daerah bisa berjalan lebih baik tanpa ada hambatan berarti.
"Kemudian tetap memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya tanpa hambatan yang berarti. Apalagi memunculkan masalah atau gejolak sosial di masyarakat," ucapnya.
