PEKANBARU (HALOBISNIS) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau secara resmi menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mahasiswa saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Senin (1/9/2025).
Sejumlah aspirasi mahasiswa dan masyarakat tersebut disampaikan l langsung oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto, yang turut didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, Wakil Ketua DPRD Budiman Lubis, Anggota DPRD Riau Suyadi dan Muhtarom.
Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan mengatakan, DPRD Riau memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyalurkan suara mahasiswa sebagai representasi rakyat Riau.
"Sebagai perwakilan rakyat, kami bertanggung jawab meneruskan seluruh aspirasi ini ke DPR RI. Bahkan, ada beberapa aspirasi yang juga akan kami sampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara," ujar Iwan Fatah, sapaan akrabnya, Kamis (4/9/2025).
Dikatakannya, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa harus mendapatkan perhatian serius oleh pihak yang berwenang.
Selain menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR dan Presiden, DPRD Riau juga mengakomodir apa saja isu lokal yang disampaikan oleh mahasiswa.
Dia memastikan, isu-isu tersebut akan menjadi agenda prioritas, dan pihaknya akan melakukan transparansi supaya bisa dikawal bersama.
Di sisi lain, Iwan Fatah sangat mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilai tertib dan menjunjung tinggi nilai Kemelayuan Riau. Bagaimana tidak, aksi yang digelar oleh ribuan mahasiswa dari beber kampus di Riau berjalan damai dan tidak anarkis.
"Kami bangga melihat mahasiswa Riau, ini merupakan bukti pencapaian bahwa mahasiswa kita sangat menjunjung tinggi sifat-sifat kemelayuan. Bahkan, aksi damai ini juga mendapat apresiasi dari berbagai daerah," ungkapnya.
Adapun tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa Riau kepada DPR RI dan Presiden yaitu:
1. Mendesak reformasi total penegakan hukum di Indonesia.
2. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri dan melakukan reformasi institusi Polri.
3. Menolak dan mendesak pembatalan tunjangan DPR RI yang dinilai membebani keuangan negara.
4. Mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN dan APBD.
5. Mendesak DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit APBD Riau.
6. Menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga pemerintahan.
7. Mendesak perbaikan sistem pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
8. Mendesak pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok.
9. Mendesak pembebasan aktivis Riau, Khariq Anhar, yang sekarang ditahan oleh polisi.
10. Mendesak pemerintah daerah dan pusat lebih serius memperhatikan persoalan lingkungan hidup di Riau, khususnya soal karhutla.
