PEKANBARU (HALOBISNIS) - Anggota DPRD Riau Khairul Umam, menanggapi desakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) defisit angggaran Provinsi Riau Rp1,7 triliun pada tahun 2024.
Politisi PKS itu menilai, pembentukan Pansus atau tidaknya bukan soal dukung mendukung. Akan tetapi lebih kepada baik dan lebih baik saja.
"Ini bukan soal dukung mendukung, tapi mana yang baik dan lebih baik saja. Dengan begitu akan tuntas," ujar Khairul Umam, Kamis (10/7/2025).
Dikatakannya, saat ini dari Fraksi PKS belum ada melakukan pembahasan atau rapat terkait rencana pembentukan Pansus tersebut. Namun begitu, dia yang pernah menjabat Ketua DPRD Bengkalis menyebut bahwa ada atau tidak adanya masalah tetap dilalukan Pansus.
"Waktu saya di DPRD Bengkalis kalau ada LHP BPK itu, ada atau tidak ada masalah itu bisa Pansus atau cukup dengan Banggar saja. Dan waktu itu ada masalah dan tidak ada masalah tetap Pansus," katanya.
Diberitakan sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau dan sejumlah organisasi kemahasiswaan mendesak DPRD Provinsi Riau agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit anggaran yang terjadi di Provinsi Riau sebesar Rp1,76 triliun.
Pansus yang dibentuk DPRD Riau bertujuan untuk menelusuri dan menginvestigasi penyebab terjadinya defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 lalu.
Para mahasiswa tersebut menilai ada kejanggalan dan tidak transparannya Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan mereka menduga kuat indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah.
Mereka juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun pimpinan DPRD Riau saat itu.
Selain itu, dalam laporan BPK RI juga mengungkap adanya temuan-temuan serius seperti penggunaan belanja daerah yang tidak efisien serta adanya tumpang tindih anggaran.
Kemudian Ketua DPRD Riau Kaderismanto menanggapi hal itu menyatakan, bahwa pihaknya akan mendiskusikan terlebih dulu dengan masing-masing fraksi terkait rencana pembentukan Pansus tersebut.
Dia tidak bisa memutuskan apakah Pansus itu perlu dibentuk atau tidak. Dia bakal mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi dan juga mendengarkan desakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
