PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan segera melaksanakan seleksi terbuka (asesmen) untuk mengisi jabatan eselon II yang kosong. Namun, proses seleksi tersebut baru akan dilaksanakan setelah uji kompetensi dalam rangka rotasi dan evaluasi pejabat eselon II selesai dilakukan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memulai proses rotasi.“Asesmen pejabat eselon II bisa dilakukan setelah rotasi pejabat yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Sekarang kita menunggu izin dari Kemendagri dan BKN untuk melakukan rotasi,” ujar Zulkifli pada Selasa (15/4/2025).
Ia menjelaskan, langkah rotasi dan pelantikan pejabat terlebih dahulu diperlukan untuk mengetahui secara pasti jabatan eselon II mana saja yang akan kosong.“Jadi asesmen itu tahap kedua setelah pelaksanaan rotasi pejabat eselon II. Karena Pak Gubernur ingin adanya rotasi dan evaluasi dulu, setelah itu baru asesmen jabatan yang kosong,” terangnya.
Saat ini, Pemprov Riau mencatat ada 21 pejabat eselon II yang telah menjabat lebih dari dua tahun dan berdasarkan aturan dapat dievaluasi. Selain itu, terdapat 18 jabatan yang kosong, termasuk satu posisi eselon I yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Dari 17 jabatan eselon II yang kosong, 10 di antaranya kosong karena pejabat definitif telah pensiun atau mundur, 5 lainnya akan memasuki masa pensiun dalam tahun 2025, dan 2 jabatan kosong karena pejabat sebelumnya mengundurkan diri atau mengalami sakit.
Berikut rincian pejabat yang akan purna tugas:
Kamsol, Staf Ahli Bidang Pemerintahan – pensiun 1 April
Tengku Zul Effendi, Staf Ahli Bidang Ekonomi – pensiun 1 April
Kemal, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) – pensiun 1 September
Elly Wardhani, Asisten III Setdaprov Riau – pensiun 1 September
Ikhwan Ridwan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika – pensiun 1 Oktober
Sedangkan jabatan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bappeda Riau saat ini tidak memiliki pejabat aktif karena pengunduran diri dan kondisi kesehatan.“Berapa pejabat yang akan disetujui untuk diuji kompetensi tergantung pada BKN. Kita tunggu dulu hasil rotasi dan evaluasi, baru ajukan izin asesmen ke Kemendagri dan BKN,” tutup Zulkifli.
