PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan ini disampaikan Abdullah sebagai respons terhadap kondisi defisit anggaran dan adanya penundaan pembayaran (tunda bayar) dalam APBD 2024. Ia menekankan bahwa BUMD harus lebih agresif dalam menjalankan bisnisnya agar dapat memberikan pemasukan yang lebih besar bagi daerah.
"Kita harapkan kondisi keuangan yang sedang kurang baik ini disadari oleh top manajemen BUMD. Penetrasi bisnis harus diperkuat agar kontribusi mereka terhadap PAD bisa lebih signifikan," ujar Abdullah, Jumat (24/1/2023).
Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa Pemprov Riau tidak bisa terus bergantung pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, keuangan daerah yang sehat harus ditopang oleh sumber pendapatan non-TKD yang lebih besar, terutama dari sektor yang dikelola oleh BUMD.
"Riau ini negeri dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. BUMD harus memanfaatkan potensi ini dengan ekspansi bisnis yang maksimal, sehingga kita bisa mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan pusat," tegasnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau, Abdullah juga menyoroti pentingnya peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ia menyebut bahwa banyak masyarakat yang berharap BUMD dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Riau.
"BUMD punya peluang besar untuk menjadi motor penggerak PAD. Tinggal bagaimana mereka mengelola sumber daya yang ada dengan baik dan terus berinovasi dalam bisnis," tutupnya.
Dengan dorongan ini, diharapkan BUMD dapat meningkatkan kinerja dan menjalankan strategi bisnis yang lebih optimal demi memperkuat ketahanan finansial daerah.
