PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah untuk tahun 2025, seiring dengan berakhirnya kontrak pengangkutan sampah dengan pihak swasta pada 31 Desember 2024. Sampai saat ini, pola pengelolaan sampah untuk tahun 2025 belum diputuskan, dan hal ini berpotensi menyebabkan kendala dalam pengangkutan sampah pada awal tahun 2025, yang bisa berujung pada penumpukan sampah di sumber sampah maupun tempat pembuangan sampah (TPS).
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemko Pekanbaru tengah mempersiapkan pola pengelolaan sampah yang melibatkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini, pembentukan BLUD sedang berjalan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. Namun, jika proses pembentukan BLUD belum selesai dalam waktu dekat, kemungkinan besar Pemko Pekanbaru akan tetap menggandeng pihak ketiga untuk mengelola pengangkutan sampah dari sumber hingga pembuangan akhir.
Koordinasi dengan Walikota Terpilih
Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru akan berkoordinasi dengan walikota terpilih untuk memutuskan pengelolaan sampah pada tahun 2025. Menurutnya, meski masa jabatan walikota terpilih dimulai pada tahun 2025, keputusan terkait pengelolaan sampah akan tetap diambil oleh dirinya sebagai Pejabat (Pj) Walikota Pekanbaru. Risnandar menyatakan bahwa koordinasi dengan kepala daerah terpilih akan dilakukan dalam rangka transisi pengelolaan sampah yang lebih baik ke depan.
Pentingnya Keputusan Tepat Waktu
Risnandar menyebutkan bahwa situasi ini sudah sangat mendesak, dan keputusan perlu segera diambil agar tidak terjadi gangguan dalam pengangkutan sampah di awal tahun 2025. Ia menegaskan bahwa meskipun kewenangan untuk mengambil keputusan tetap berada pada dirinya selama menjabat sebagai Pj Walikota, pihaknya tetap akan berdiskusi dengan walikota terpilih untuk memastikan kelancaran pengelolaan sampah di tahun mendatang.
"Karena kondisi ini sudah sangat mepet. Saya dalam transisi ini pasti akan berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih untuk pengambilan keputusan," ujar Risnandar, pada Senin (2/12/2024).
