PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menunggu izin teknis (Pertek) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melantik enam pejabat eselon II yang telah dievaluasi beberapa waktu lalu. Pelantikan tersebut akan dilakukan setelah pihak Kemendagri memberikan persetujuan resmi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, M Taufiq OH, menjelaskan bahwa persetujuan teknis dari Kemendagri merupakan langkah penting sebelum pelantikan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Riau. Setelah mendapatkan Pertek, barulah pelantikan dapat dilaksanakan.
"Kami masih menunggu Pertek dari Kemendagri untuk melantik kepala OPD Pemprov Riau hasil evaluasi itu," ungkap Taufiq, Senin (18/11/2024).
Adapun enam kepala OPD yang menjalani evaluasi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Mamun Murod; Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Herman; Kepala Dinas Pariwisata, Roni Rakhmat; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Ikhwan Ridwan; Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Imron Rosyadi; serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Evarefita.
Namun, Taufiq menyebutkan bahwa salah satu pejabat, yakni Herman yang menjabat Kepala Dinas ESDM, sudah mengundurkan diri karena ikut serta dalam Pilkada. Oleh karena itu, setelah pelantikan pejabat hasil evaluasi, Pemprov Riau akan membuka seleksi atau asesmen untuk mengisi jabatan kosong tersebut. "Namun, dari enam kepala OPD tersebut ada yang sudah mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada, yakni pak Herman," jelasnya.
Saat ini, beberapa OPD di lingkungan Pemprov Riau masih dipimpin oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt) karena pejabat sebelumnya mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada atau terlibat masalah hukum. Di antaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Kepala Dinas ESDM, serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau.
Taufiq menambahkan, setelah pelantikan pejabat hasil evaluasi, seleksi untuk jabatan yang masih kosong akan segera dilakukan untuk memastikan jabatan-jabatan strategis di Pemprov Riau dapat segera terisi. "Ini nantinya juga akan dilakukan seleksi untuk mengisi posisi yang kosong," tutup Taufiq.
