PEKANBARU - Setelah resmi dilantik beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru periode 2024-2029 kini memasuki tahap penting dalam penentuan pimpinan definitif. Proses ini akan menentukan arah kebijakan DPRD untuk lima tahun ke depan, dengan perolehan suara Pemilu 2024 sebagai dasar utama untuk mengisi kursi pimpinan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, masing-masing memperoleh 8 kursi di DPRD. Sementara itu, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, yang juga mendapatkan jumlah kursi signifikan, diperkirakan juga akan mengisi posisi pimpinan.
Pada pelantikan sebelumnya, Muhammad Isa Lahamid dari PKS menjabat sebagai ketua sementara, dan Tengku Azwendi dari Partai Demokrat sebagai wakil ketua sementara. Kini, Muhammad Isa Lahamid diprediksikan akan tetap menjabat sebagai Ketua DPRD definitif.
Terkait posisi wakil ketua dari Partai Demokrat, Tengku Azwendi yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua sementara akan tetap melanjutkan perannya. Hal ini dikonfirmasi oleh Aidil Amri, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Demokrat.
"Masih, karena beliau ketua partai," ujar Aidil dalam pesan singkat, Selasa (17/9/2024).
Di sisi lain, Partai Gerindra dipastikan akan mengajukan Andri Saputra sebagai wakil ketua. Nurul Ikhsan, anggota DPRD dari Gerindra, menegaskan bahwa SK untuk penunjukan Andri sudah diterima.
"Sudah fiks, SK-nya sudah diterima, tapi belum dipublikasikan," ungkapnya.
Tak hanya itu, posisi wakil ketua dari PDI Perjuangan diprediksikan akan diisi oleh Muhammad Dikky Suryadi. Tekad Abidin anggota DPRD Kota Pekanbaru dari partai PDI Perjuangan menyebutkan bahwa secara struktural, Diki memang memiliki posisi penting sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan.
"Bisa jadi nanti memang Diki yang ditugaskan, tetapi keputusan final tetap ada di partai. Kami di DPRD tidak berani memastikan siapa yang akan dipilih hingga ada keputusan resmi dari DPC," jelasnya.
Dengan penetapan pimpinan definitif ini, suasana politik di DPRD Pekanbaru semakin dinamis. Masyarakat kini menantikan kepemimpinan baru yang akan membawa arah kebijakan untuk pembangunan kota ke depan.**
