PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto berkomitmen membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau. Pasalnya, saat ini kondisi perusahaan pelat merah belum memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Komitmen itu dibuktikan pejabat BUMD baik komisaris dan direktur yang belum memberikan kontribusi peningkatan dividen ke pemerintah daerah sesuai target turut dievaluasi.
"Saya terus terang BUMD yang tidak mencapai target maka komisaris dan direkturnya diganti. Nanti komisaris dan direkturnya kita buat surat pernyataan mundur dari jabatan, jika dalam waktu tujuh bulan hingga satu tahun tidak bisa menyelesaikan masalah dan berkontribusi peningkatan dividen," kata Pj Gubri.
Pj Gubri menegaskan, Pemprov Riau menunjuk Komisaris dan Direktur BUMD itu agar kedepan perusahaan semakin baik. Namun kenyataannya kondisi BUMD Riau tidak ada perubahan.
"Kita tunjuk komisaris dan direktur itu yang kita pakai pemikirannya. Ngapain kita bayar gaji tinggi, tunjangan tantiem bintang lima. Kita bayar mahal itu pemikirannya yang dibayar. Kalau kinerjanya biasa-biasa saja ngapain kita pertahankan, karena mereka disitu suruh cari agar dividen kita naik," tegasnya.
"Jadi bukan semakin lama semakin turun dividen kita. Coba bayangkan tantiem miliaran rupiah komisaris dan direktur itu, bisa untuk beli mobil Toyota Alphard setiap tahun, belum lagi duduknya bisnis tapi pengahasilan tidak ada. Yang seperti ini perlu tidak diganti, tentu harus diganti,"
tambahnya.
Pj Gubri menyatakan, Pemprov Riau banyak berharap dividen dari BUMD Riau itu untuk pembangunan. Sebab masyarakat masih banyak membutuhkan infrastruktur yang layak.
"Kita masih banyak membutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, kita berharap BUMD-BUMD kita bisa menjadi sumber pemasukan APBD yang sehat. Coba kita lihat sekarang, BUMD-BUMD kita hancur. Semua BUMD saya masukan investigasi, karena sudah tidak benar kerjanya. Saya pengen BUMD ini kinerjanya benar," ujarnya.
"Saya Gubernur InsyaAllah akan saya jaga amanah, dan saya pertanggungjawaban semua. Jangan setiap tahun BUMD-BUMD ini nyusu minta duit penambah modal ke pemerintah tapi hasilnya tidak ada. Ini kan tidak benar. Karena sudah sewaktu BUMD-BUMD ini kedepan berkontribusi terhadap pembangunan di Riau," tukasnya.
Untuk diketahui, saat ini Pj Gubri SF Hariyanto sedang getol-getolnya melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD Riau. Tak hanya evaluasi kinerja pejabat BUMD, Pj Gubri juga berani melakukan investigasi dan audit terhadap kejanggalan-kejanggalan keuangan di BUMD Riau yang tidak wajar dan dianggap merugikan pemerintah daerah serta masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, saat ini Pemprov Riau telah melakukan seleksi calon Direktur Utama dan Direktur Pembiayaan PT BRK Syariah. Upaya tersebut sebagai langkah perbaikan manajemen perusahaan plat merah itu.
Tak hanya itu, Pemprov Riau juga telah mengganti Komisaris dan Direktur PT Pengembangan Investasi Riau (PIR). Pergantian pejabat diharapkan membawa perubahan lebih baik terhadap perusahaan.
Kemudian, Pemprov Riau juga memberhentikan Komisaris, Dirut dan Direktur Umum PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau, dan saat ini tengah proses penunjukan panitia seleksi ketiga jabatan PT Jamkrida Riau.
Lalu, Pemprov Riau juga dalam waktu dekat akan melakukan investigasi dan audit kinerja BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Diketahui anak perusahaannya yakni PT SPR Langgak saat ini tengah bermasalah dan kasusnya ditangani Bareskrim Mabes Polri
