PEKANBARU - Inflasi Indonesia disebut menjadi yang terendah di dunia. Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir, Indeks Harga Konsumen relatif rendah dan terkendali.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024, di Istana Negara, Jumat (14/6/2024).
“Tren inflasi indonesia dalam 10 terakhir menurun dan terkendali rendah, bahkan termasuk yang terendah di dunia pada saat ini,” kata Perry.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi RI pada Mei 2024 tercatat sebesar 2,84 persen. Angka itu masih dalam target sasaran BI yakni 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Perry menjelaskan rendahnya angka inflasi nasional didukung oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, konsistensi kebijakan BI dalam koordinasi erat Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, termasuk Gerakan nasional (GNPIP) yang secara massal di berbagai daerah.
"Kami [BI] memproyeksi inflasi di sisa tahun 2024 hingga 2025 kedepan akan terus terjaga di target kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen," ujarnya.
Menurutnya, inflasi yang rendah merupakan satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memperkirakan inflasi di sisa 2024 ini dan tahun 2025 akan tetap terkendali rendah dalam kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” ungkap Perry.
“Kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Presiden atas konsistensi kepemimpinan dan arah inspirasi terobosan kebijakan serta dorongan sinergi pengendalian inflasi,” ucapnya.
Selain itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada sederet persoalan global yang harus diantisipasi karena bisa menekan perekonomian dalam negeri. "Ke depan kita perlu terus perkuat sinergi ini karena kondisi global masih belum ramah," ungkap Perry.
"Tantangan ke depan perlu kita hadapi dengan sinergi berkelanjtuan dan berkesinambungan penting untuk pengendalian inflasi ke depan. k
Khususnya antisipasi harga pangan, energi akibat konflik geopolitik yang berkelanjutan, permasalahan ketidakpastian pasar, keuangan global, serta permasalahan struktural seperti produktifitas inefisiensi dan data pangan," tandasnya.
Namun, pihaknya akan terus memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan dukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah pusat dan daerah.
