Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan melibatkan TNI dan Polri akan bentuk pos pengawasan di pintu masuk kota. Hal itu akan dilakukan untuk mengantisipasi bertambah banyaknya Warga Negara Asing (WNA) Rohingya masuk Kota Pekanbaru tanpa izin atau ilegal.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, dari hasil rapat yang difasilitasi oleh Gubernur Riau bahwa, Pemko Pekanbaru diminta untuk mencarikan lahan kosong.
Selain mencari lahan kosong, Pemko Pekanbaru juga diminta untuk mengantisipasi masuknya WNA Rohingya ke Pekanbaru tanpa izin. Pasalnya, ratusan WNA Rohingya yang terlantar di Kota Pekanbaru saat ini datang dengan sendiri tanpa ada pendampingan dari pihak manapun.
Mereka datang ke Pekanbaru tanpa ada dokumen apa pun. Untuk bertahan hidup, mereka bahkan mendirikan tenda di trotoar jalan.
Melihat kondisi itu, Pemko Pekanbaru diminta untuk melakukan langkah antisipasi agar mereka tidak datang lagi ke Pekanbaru.
"Untuk mencari solusinya kita akan koordinasi dengan kapolres dan dandim. Mungkin kita akan coba buat pos-pos di pinggir pintu masuk kota. Jika ada yang dikira aneh kita bisa menanyakan langsung," ungkap, Muflihun, Sabtu (18/05/2024).
Di sisi lain, ia juga khawatir kondisi ini ada yang menjembatani mereka. Sehingga WNA Rohingya yang berada di luar kota terus berdatangan ke Pekanbaru.
"Karena di sini enak, satu orang Rp1.250.000 setiap bulan, masing-masing mereka dapat. Bukan hitungan kepala keluarga tapi hitungan orang, ditambah anak masing-masing Rp500 ribu. Kan enak," sebutnya.
"Untuk kita akan upayakan melokalisir mereka jauh dari masyarakat, sehingga mereka tidak lagi berdatangan lagi ke Pekanbaru," sambungnya.
