PEKANBARU (HALOBISNIS) - Bawaslu Provinsi Riau menerima kunjungan dari KPU Provinsi Riau dalam rangka koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Kamis (26/6/2025).
Kunjungan ini dihadiri ketua KPU Riau Rusidi Rusdan, beserta Anggota Abdul Rahman, Nugroho Noto Susanto, dan Supriadi serta Kabag dan Kasubbag Data Informasi KPU Riau beserta staf skretariat KPU Provinsi Riau.
Kedatangan tim KPU Riau ini disambut langsung oleh ketua Bawaslu Riau Alnofrizal, beserta Anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya dan Nanang Wartono serta Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau, Tarmizi beserta staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau.
Kunjungan ini dilakukan untuk melaksanakan koordinasi sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
KPU Provinsi Riau melakukan koordinasi dalam rangka memelihara dan memperbaharui Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data serta menyediakan data dan informasi Pemilih berskala Nasional sehingga dapat menghasilkan Data Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir.
“Pada kunjungan ini KPU meminta masukkan dari hasil pengawasan Bawaslu Riau. Sebenarnya kunjungan ini sudah lama ingin dilakukan, namun kami menunggu agar koordinasi ini lebih komprehensif dengan membawa topik yang startegis ini yaitu PDPB. Kami sangat berterimakasih kepada Bawaslu dan berharap kedepannya dapat menjalankan kerjasama yang sinergis,” ungkap Rusidi Rusdan.
Hal ini juga diamini oleh Anggota KPU Riau Abdul Rahman. Ia sangat mengapresiasi Bawaslu Riau telah lebih dulu memberikan instruksi kepada jajaran Bawaslu Kabupateb/Kota untuk melakukan koordinasi kepada KPU dan stakeholder lainnya terkait PDPB ini. Rahman juga menjelaskan, PDPB ini dapat dilakukan di lapangan pada semester kedua di tingkat Provinsi.
“Kami sangat berterima kasih atas sambutan Bawaslu, dan kami juga sudah mendengar bahwa Bawaslu sudah bergerak lebih dulu untuk melakukan koordinasi terkait PDPB ini hingga jajaran Kabupaten/kota, dan dalam pelaksanaan PDPB ini dilakukan per triwulan di tingkat Kabupaten/Kota dan per semester di tingkat Provinsi. Namun dikarenakan masih menimbang adanya beberapa daerah yang masih melaksanakan PSU maka pelaksanaan PDPB dilaksanakan pada semester kedua dan KPU Riau akan mengundang Bawaslu Riau terkait hal tersebut,” ujar Rahman
Pada pelaksanaan PDPB ini nantinya KPU Riau akan melaksanakan Coklit terbatas (Coktas) hal ini karena mengingat anggaran yang terbatas sehingga akan difokuskan pada data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terutama pada pemilih yang telah meninggal.
Dikarenakan waktu tahapan ini cukup panjang maka Rahman meminta agar lebih selektif dalam melakukan TMS pemilih jangan terburu-buru dan dilakukan berangsur-angsur.
Amiruddin juga mengungkapkan, Bawaslu sudah membangun komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pengawasan PDPB ini sesuai dengan SE Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025.
“Pada PDPB ini tujuan Bawaslu adalah agar pemilu dapat menerapkan prinsip partisipasi bermakna, di mana demokrasi itu menjadi inklusif dan dapat diakses oleh siapa saja (umum), dan pelaksanan pengawasan PDPB ini Bawaslu juga akan melakukan Uji Petik terbatas agar data PDPB ini dapat komprehensif, akurat dan mutakhir,” ungkap Amiruddin.
Bawaslu dan KPU sepakat untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang komprehensif dan mutakhir.