PEKANBARU (HALOBISNIS) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menjadikan Bono sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Dengan masuknya Bono sebagai KSPN, tentunya Pemerintah Pusat akan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur jalan menuju Bono.
Anggota DPRD Riau Dapil Pelalawan-Siak, Abdullah, mengatakan, usulan Bono masuk dalam KSPN adalah untuk membantu pembangunan jalan lintas Pelalawan, terutama akses menuju Bono.
Ia menyebut, panjang jalan lintas menuju Bono itu sekitar 60 km. Apabila hanya dicicil dengan APBD 2 km per tahun, tentunya tidak akan selesai.
"Salah satu solusinya adalah memasukkan wisata Bono masuk KSPN. Karena anggaran kita terbatas dan nominalnya sangat tinggi, karena ada sekitar 60 km lagi," ujar Abdullah, Kamis (10/7/2025).
Jika Bono masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, kata Abdullah, maka infrastruktur jalan itu akan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
"Setidaknya bisa sharing budget lah, tentu besar anggarannya dari pusat. Ini salah satu solusi, tapi kalau mau dicicil APBD misalnya 2 km per tahun, ini kapan selesainya," ulasnya.
Karena itu, pihaknya mendorong agar Bono dijadikan KSPN oleh Pemerintah Pusat.
