APBD Riau 2025 Terancam Defisit Rp3,5 Triliun, Pemprov Siapkan Langkah Efisiensi Besar-besaran

APBD Riau 2025 Terancam Defisit Rp3,5 Triliun, Pemprov Siapkan Langkah Efisiensi Besar-besaran

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghadapi ancaman defisit anggaran sebesar Rp3,5 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Riau, Taufik Oesman Hamid, yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saat meninjau ketersediaan bahan pokok jelang lebaran di Gudang Bulog Pekanbaru, Senin (24/3/2025).

Taufik menjelaskan bahwa defisit ini diperkirakan akibat rendahnya realisasi pendapatan daerah tahun 2024, yang hanya mencapai 85,38 persen berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2024. Hal ini mengakibatkan tunda bayar kegiatan tahun 2024, yang memberi beban ke anggaran tahun 2025.

Dari hasil evaluasi dan simulasi ulang oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diperkirakan pendapatan daerah tahun 2025 hanya sekitar Rp8,2 triliun, turun lebih dari Rp1,3 triliun dari target awal. Penurunan ini terjadi pada komponen:

PAD (Pendapatan Asli Daerah): turun Rp1,1 triliun

Transfer pusat: turun Rp190 miliar

Pendapatan lain yang sah: turun Rp80 juta

Pendapatan pembiayaan: turun Rp100 miliar

Sementara itu, belanja daerah justru meningkat karena adanya:

Belanja eksisting tahun 2025 sebesar Rp9,5 triliun

Tambahan beban dari tunda bayar 2024 sebesar Rp916 miliar

Tunda salur bagi hasil ke kabupaten/kota Rp550 miliar

Beban pajak (PFK) Rp39 miliar

Belanja pegawai yang belum dianggarkan Rp705 miliar

Total belanja tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun, sehingga jika dibandingkan dengan pendapatan Rp8,2 triliun, terjadi selisih defisit sebesar Rp3,5 triliun.

Untuk mengatasi situasi ini, Gubernur Riau telah memerintahkan efisiensi ketat terhadap belanja daerah, namun tetap memprioritaskan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur.

Terkait kabar defisit Rp132 miliar dalam APBD murni 2025, Taufik membenarkan hal itu karena angka tersebut memang tercantum dalam dokumen dan direncanakan ditutupi melalui SiLPA. Namun ia menekankan, kondisi riil APBD 2025 bisa berbeda karena efek domino dari rendahnya realisasi pendapatan 2024.

Berita Lainnya

Index