PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Penegasan ini disampaikan Wahid dalam sela kegiatan pemberian santunan kepada 1.000 anak yatim di Mal SKA Pekanbaru, Selasa (18/3/2025).
"Sejauh ini belum ada kebijakan pemotongan TPP tersebut diambil," ujar Wahid. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut hanya akan menjadi opsi terakhir jika tidak ditemukan solusi lain atas kondisi keuangan daerah.
Wahid mengungkapkan, saat rapat koordinasi dengan seluruh OPD minggu lalu, ia telah memerintahkan penghentian seluruh belanja dan membentuk tim untuk memverifikasi kebutuhan anggaran OPD. Hanya kebutuhan yang sangat darurat yang akan diberi ruang anggaran."Jika ada OPD yang tetap mau melaksanakan kegiatan, saya beri pilihan: boleh dilaksanakan, tapi TPP dipotong," tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah isu liar yang berkembang di kalangan ASN Pemprov Riau terkait rencana pemotongan TPP, yang sebelumnya disampaikan Wahid saat Rembug RPJMD di Gedung Daerah. Saat itu, Wahid menyebut kondisi keuangan Pemprov sedang tidak baik-baik saja, dengan beban tunda bayar dan defisit hingga Rp3,5 triliun yang membebani APBD 2025.
Ia mengaku bekerja keras untuk menyusun langkah penyelamatan fiskal daerah, termasuk memetakan beban dan merumuskan kebijakan penghematan."Selama lebih kurang satu minggu saya masuk bertugas, saya tidur jam 3 pagi, pagi rapat lagi. Saya ingin memetakan dan merumuskan solusi," ungkap Wahid.
Isu ini mendapat reaksi beragam. Sebagian masyarakat dan pengamat anggaran mendukung, menilai pemotongan TPP bisa menjadi langkah realistis jika beban kerja OPD berkurang akibat nihilnya belanja program. Namun di sisi lain, ASN menolak keras wacana tersebut, mengingat banyak pegawai menggantungkan kebutuhan hidup pada TPP, bahkan ada yang menjaminkan SK PNS ke bank untuk mendapatkan pinjaman.
Gubernur Wahid pun menyampaikan pemahamannya terhadap kondisi tersebut. Ia menekankan bahwa jika pun pemotongan TPP dilakukan, itu adalah opsi paling akhir dan berharap 2026 kondisi keuangan daerah bisa kembali stabil.“Saya mengerti kondisi pegawai kita. Kita masih cari solusi lain untuk menyelesaikan hutang. Kalau bisa jangan sampai potong TPP. Tapi ini semua demi menyelamatkan keuangan daerah,” pungkasnya.
