PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS, Ayat Cahyadi, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah efisiensi anggaran yang ditempuh oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid. Menurut Ayat, kebijakan tersebut sangat penting di tengah situasi defisit anggaran untuk menjaga kesehatan fiskal daerah dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara lebih efektif.
“Saya mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan oleh Gubernur Riau. Ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga keuangan daerah tetap sehat dan memastikan anggaran digunakan secara optimal,” kata Ayat Cahyadi pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Selain efisiensi, Ayat juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Ia menyoroti sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada perkebunan sawit yang dinilai belum tergarap secara optimal, serta peluang dari reaktivasi sumur minyak tua sebagai sumber pendapatan tambahan.
“Pemprov harus lebih serius dalam menggali potensi PAD, salah satunya melalui PBB perkebunan sawit. Selain itu, reaktivasi sumur minyak tua juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi daerah,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan visi Riau Bermarwah, Ayat juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan program-program keagamaan. Ia meminta agar sarana dan prasarana keagamaan, serta insentif bagi guru tahfiz dan guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah.
“Untuk mewujudkan Riau Bermarwah, kita harus mendukung penuh program keagamaan. Sarana prasarana serta insentif bagi guru tahfiz dan guru MDTA harus diperhatikan. Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) juga harus dimaksimalkan agar bisa membantu program ini,” ujar Ayat.
Sebelumnya, Pemprov Riau telah menetapkan kebijakan efisiensi dalam APBD 2025 sebagai upaya penanggulangan defisit anggaran. Langkah-langkah yang diambil antara lain pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, pengurangan anggaran seminar dan Focus Group Discussion (FGD) sebesar 80 persen, serta pemotongan anggaran sewa gedung dan bangunan hingga 75 persen.
