Pekanbaru - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Menerangkan Dukungan Kuat Indonesia untuk Palestina pada Peringatan Deklarasi HAM PBB ke-75"
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina saat menyampaikan komitmen nasional untuk memajukan hak asasi manusia dalam Peringatan ke-75 Tahun Deklarasi Universal HAM di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa, pada Senin (11/12).
Retno menyatakan, "Sebagai calon terpilih anggota Dewan HAM PBB, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan kepada Palestina, termasuk meningkatkan kontribusi ke UNWRA sebesar tiga kali lipat." UNWRA merupakan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina.
Selain itu, Indonesia berkomitmen melanjutkan proses ratifikasi Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Retno menegaskan bahwa dengan ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia akan meratifikasi semua instrumen inti HAM internasional.
Indonesia juga berkomitmen melindungi dan menghormati hak penyandang disabilitas serta memperkuat peran Komisi Nasional Disabilitas. Selain itu, Indonesia berjanji untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Selain komitmen nasional, Retno juga menyampaikan komitmen dari negara-negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat kerja sama HAM di kawasan. Dia menyatakan, "Kami berkomitmen memperkuat kerja sama regional di bidang HAM, termasuk melalui implementasi ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-43."
Selama kunjungan ke Jenewa, Retno bertemu dengan Thant Myint-U, visiting scholar di University of Cambridge, untuk membahas isu Myanmar. Mereka akan menjadi panelis dalam "Round Table: the Future of Human Rights, Peace and Security" pada hari kedua Peringatan ke-75 Tahun Deklarasi HAM.
Pada hari yang sama, Retno akan berbicara pada high-level event mengenai situasi HAM di Palestina dan menyampaikan pernyataan pada Global Refugees Forum pada Rabu (13/12). Acara peringatan tersebut dihadiri oleh sekitar 16 kepala negara/pemerintahan dan 20 pejabat setingkat menteri.
