PEKANBARU - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2024 baru mencapai 77,87 persen, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mencapai 94 persen dan tahun 2022 yang bahkan mencapai 99 persen.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, dalam acara press release akhir tahun yang digelar di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Selasa (31/12/2024). Roni menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya realisasi APBD tahun ini adalah terlambatnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Realisasi keuangan mencapai 77,87 persen. Hal ini dikarenakan dana salur yang belum masuk hingga saat ini,” ungkap Roni.
Selain itu, Roni juga menyebutkan adanya kemungkinan tunda bayar terhadap sejumlah kegiatan bernilai besar. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengutamakan penggunaan anggaran pada sektor-sektor prioritas, seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, pembayaran honor RT/RW, Posyandu, serta gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dan pegawai.
“Kami memfokuskan anggaran yang ada untuk membayar kewajiban terkait kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk gaji pegawai dan honor perangkat daerah,” tambah Roni.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena perbedaan yang cukup signifikan dalam realisasi anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang pada 2022 dan 2023 mampu mencapai lebih dari 90 persen tanpa adanya tunda bayar.
