PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meraih penghargaan predikat terbaik sebagai Pembina Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, kepada Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).
Penyerahan penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menko Bidang Hukum, dan Ketua Komisi 13 DPR RI.
Yan Dharmadi, mewakili Pemprov Riau, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterima. Ia mengungkapkan bahwa penghargaan ini menjadi suatu hal yang sangat membanggakan dan harus diapresiasi. "Harapan kami penghargaan ini menjadi motivasi dan pelecut semangat agar Pemprov Riau terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam pemenuhan hak asasi manusia," kata Yan Dharmadi, Rabu (11/12/2024).
Pemprov Riau mendapatkan penghargaan ini karena dinilai berhasil melaksanakan pembinaan HAM di seluruh 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember.
Menurut Yan Dharmadi, penghargaan ini merupakan bukti komitmen Pemprov Riau dalam memperjuangkan hak asasi manusia melalui berbagai langkah nyata, termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemprov Riau juga terus berusaha meningkatkan kualitas pemenuhan HAM kepada masyarakat, yang mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait.
"Alhamdulillah, komitmen kami untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam pemenuhan HAM mendapatkan dukungan banyak pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia terlindungi dengan baik di daerah kita," ungkap Yan.
Menteri HAM RI Natalius Pigai mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM di Indonesia. Hal ini tercermin dari empat poin yang berfokus pada isu HAM, yang merupakan 50 persen dari keseluruhan Astacita yang diusung pemerintahan saat ini. "Dari delapan poin Astacita, khususnya yang menyangkut tentang HAM itu adalah empat poin. Ini menunjukkan betapa pentingnya HAM dalam pemerintahan saat ini," ujar Pigai.
Pigai juga menyampaikan bahwa HAM adalah bagian penting dari peradaban bangsa Indonesia. "HAM adalah titik temu antara nilai-nilai fundamental bangsa yang berpijak pada Pancasila dan nilai-nilai yang juga dianut di dunia internasional," tambahnya.
Pigai lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan berlandaskan pada HAM. Ini juga sejalan dengan tujuan Indonesia Emas 2045, yang ingin mewujudkan negara yang adil dan makmur dengan menghormati hak asasi manusia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang turut hadir dalam acara tersebut, berharap agar peringatan Hari HAM Sedunia dapat menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya isu-isu HAM. "Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan HAM, yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan," harap Yusril.
Dengan penghargaan yang diterima ini, Pemprov Riau semakin termotivasi untuk terus meningkatkan komitmen dalam melindungi hak asasi manusia dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga-lembaga HAM untuk menciptakan Riau yang lebih adil, sejahtera, dan menghormati hak-hak asasi setiap individu.
