PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024) petang. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 8 orang, termasuk Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa selain para pejabat, KPK juga menyita sejumlah uang yang diduga terkait dengan kasus ini. Namun, jumlah uang yang disita masih dihitung, dan KPK belum mengungkapkan lebih rinci mengenai nilai uang yang ditemukan. "Turut diamankan uang, masih dihitung," kata Tessa.
Status Kasus dan Identitas Tersangka
Hingga kini, KPK belum mengungkapkan dugaan kasus yang menjerat kedelapan orang yang diamankan. "Terkait apa masih didalami," ujar Tessa, yang menjelaskan bahwa status hukum dari para pihak yang ditangkap masih dalam proses pemeriksaan.
Selain Risnandar Mahiwa, informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah pejabat di Sekretariat Kota Pekanbaru juga turut diamankan dalam operasi ini, bersama dengan beberapa pihak swasta. Namun, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, belum merinci lebih lanjut siapa saja pejabat lainnya yang turut diamankan.
Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, yang sebelumnya dilantik pada Mei 2024, merupakan salah satu pejabat yang terjerat dalam OTT tersebut. Penunjukannya sebagai Pj Walikota Pekanbaru sempat menuai perhatian karena ia berasal dari luar daerah dan tidak memiliki pengalaman di Riau.
Proses Pemeriksaan dan Penetapan Status Hukum
Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK lainnya, juga membenarkan bahwa operasi tangkap tangan tersebut melibatkan penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru. Ghufron mengungkapkan bahwa KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka. "Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1 x 24 jam. Mohon bersabar, setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat," ujar Ghufron.
Pengaruh dan Langkah Selanjutnya
Penyelidikan lebih lanjut oleh KPK akan menentukan apakah ada tindak pidana korupsi yang terlibat dalam operasi ini. Masyarakat diminta untuk menunggu perkembangan lebih lanjut terkait status hukum dari pejabat yang diamankan, serta kemungkinan adanya pejabat lainnya yang akan terjerat dalam kasus ini. KPK berjanji akan memberikan informasi lebih lengkap setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
