PEKANBARU - Untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di seluruh wilayah Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar pergeseran sebanyak 1.615 personel gabungan yang akan ditempatkan di berbagai lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh provinsi. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan, kelancaran proses pemungutan suara, serta memastikan pemilu berlangsung dengan adil dan tanpa gangguan.
Upacara pemberangkatan personel pengamanan ini dilaksanakan pada Minggu (24/11/2024) di halaman Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, dan dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal. Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat penting, di antaranya Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi, serta perwakilan dari TNI, KPU Riau, Bawaslu Riau, dan Forkopimda Riau.
Personel yang dikerahkan terdiri dari berbagai instansi untuk memberikan dukungan penuh dalam pengamanan Pilkada:
- Polda Riau: 1.265 personel
- TNI: 260 personel
- Dinas Perhubungan Riau: 30 personel
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau: 30 personel
- Linmas Pekanbaru: 30 personel
Pengerahan ribuan personel ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai potensi gangguan, memastikan tidak ada tindakan yang merusak jalannya proses demokrasi, dan membantu kelancaran pemungutan suara di TPS.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal menekankan beberapa hal penting kepada personel yang bertugas. Salah satunya adalah kesiapan personel yang bertugas di lapangan untuk mengenal dengan baik situasi daerah tempat mereka bertugas. Kapolda mengungkapkan bahwa hampir seluruh personel telah mengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), camat, lurah, serta tugas dan fungsi Babinsa dan Kapolsek di masing-masing daerah.
"Saya harap semua personel sudah mengetahui situasi daerah masing-masing, baik itu kondisi geografis maupun sosial. Sebagian besar personel bahkan sudah mengenal Kepala Desa, Babinsa, dan Kamtibmas di daerah tersebut," ujar Kapolda.
Kapolda juga mengingatkan kepada seluruh personel untuk menjaga kesehatan mengingat tantangan yang ada dalam pelaksanaan tugas ini. Wilayah Riau yang memiliki kondisi geografis yang beragam, seperti sungai, lembah, dan daerah terpencil, tentu membutuhkan stamina ekstra.
"Riau bukan hanya daratan saja, kita punya banyak daerah yang sulit dijangkau. Kita tidak ingin ada masalah kesehatan selama tugas berlangsung, jadi jaga stamina dengan baik," tambah Kapolda.
Lebih lanjut, Irjen Iqbal menekankan kepada seluruh personel untuk menjaga netralitas dan integritas selama menjalankan tugas pengamanan Pilkada. Dalam suasana politik yang penuh dinamika, netralitas aparat keamanan menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan Pilkada berjalan dengan damai dan adil.
"Netralitas adalah pondasi. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang yang ada. Jaga integritas karena ini adalah tugas mulia untuk menjaga kelangsungan demokrasi," tegas Irjen Iqbal.
Irjen Iqbal juga mengingatkan bahwa pencoblosan pada 27 November 2024 nanti merupakan momentum penting dalam negara demokrasi. Pemilihan kepala daerah adalah hak konstitusional rakyat untuk menyalurkan suara mereka dalam memilih pemimpin yang dianggap terbaik bagi daerahnya.
"Pemungutan suara adalah aplikasi kedaulatan rakyat. Rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin mereka, dan ini adalah proses yang sangat berharga. Oleh karena itu, kita semua harus memastikan Pilkada ini berlangsung dengan jujur, adil, dan tanpa gangguan," kata Kapolda.
Dengan pengerahan ribuan personel dan berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan netralitas, Polda Riau dan jajaran TNI berharap Pilkada 2024 di Riau dapat berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Semua pihak, baik itu aparat, penyelenggara, maupun masyarakat, diharapkan dapat menjaga suasana kondusif sehingga proses pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dapat berlangsung dengan sukses tanpa adanya gangguan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada.
