PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau akan menggelar debat pertama untuk tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2024, Selasa (29/10/2024) di SKA Co Ex, Pekanbaru pukul 19.00 Wib.
Anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengatakan, tema debat pertama Pilkada Riau 2024 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pembangunan Daerah yang Inklusif.
"Debat yang diharapkan menjadi ajang penggalian visi, misi, dan program para pasangan calon ini akan membahas strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal di seluruh wilayah Riau," kata Nugroho, Senin (28/10/2024).
Nugroho mengatakan, model debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dilakukan dalam format kandidat-moderator. "Durasi total debat 90 menit, dibagi dalam 6 segmen," katanya.
Lebih jauh, ia mengatakan, berdasar kesepakatan, masing-masing paslon diperkenankan membawa 75 orang pendukung dan 2 LO paslon.
"Dalam debat pendukung tidak diperkenankan membawa bahan dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik," katanya.
Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara.
"Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi, misi, dan program. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis," cakapnya.
Lebih jauh, Nugroho mengstakan panelis terdiri dari representasi akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional. Saat debat publik nanti, profil panelis akan ditayangkan. Para panelis juga menandatangani pakta integritas dan menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi.
"Debat ini akan menjadi kesempatan bagi para kandidat untuk memaparkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bagaimana mereka akan mengupayakan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil dan terpinggirkan," katanya.**
