PEKANBARU - Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah terbentuk. 13 anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Riau telah ditempatkan untuk bekerja di komisi oleh fraksi partai masing-masing.
Data yang dirangkum, anggota DPR RI dari Riau menempati beberapa komisi dan ada yang berada di komisi yang sama.
Di komisi II, ditempati satu orang anggota DPR RI dari Riau Fraksi PAN yakni Sahidin. Untuk diketahui, Komisi II DPR RI memiliki fokus utama pada urusan pemerintahan dalam negeri, pertanahan, serta pemberdayaan aparatur negara.
Komisi ini bermitra erat dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat nasional hingga daerah.
Dalam tugasnya, Komisi II juga memperhatikan persoalan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tanah, serta memastikan optimalisasi pelayanan administrasi negara demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.
Di Komisi III, ditempati tiga anggota DPR RI Dapil Riau yakni Yulisman dari Fraksi Golkar, Dewi Juliani PDIP, dan M Rahul Gerindra.
Komisi III DPR RI berfokus pada masalah hukum, HAM, dan keamanan. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, serta berbagai lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung.
Komisi ini bertugas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, mereka juga memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Di Komisi V, ditempati satu orang anggota DPR RI Dapil Riau fraksi PKS yakni Syahrul Aidi. Komisi V DPR RI menangani urusan infrastruktur dan transportasi. Mitra kerja mereka antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Di Komisi VII ditempati anggota DPR RI dapil Riau fraksi PKS, Hendry Munief. Komisi VII DPR RI memiliki fokus pada energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.
Mitra kerja mereka termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta perusahaan-perusahaan besar energi seperti Pertamina dan PLN.
Komisi ini bertugas mengawasi pengelolaan sumber daya energi nasional, termasuk energi terbarukan, serta mendukung kemajuan riset dan inovasi teknologi yang dapat memperkuat sektor energi dan lingkungan hidup.
Tugas komisi ini mencakup pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur nasional, pengelolaan transportasi publik yang efektif, serta mitigasi bencana melalui peran BMKG dalam menyediakan data cuaca dan iklim.
Di Komisi VIII ditempati oleh satu orang anggota DPR RI dapil Riau fraksi Demokrat, yakni Achmad. Komisi VIII DPR RI bertugas menangani urusan sosial, keagamaan, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Mitra utama mereka adalah Kementerian Sosial, Kementerian Agama, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Komisi VIII berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mereka juga berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan dana sosial lainnya.
Di Komisi IX ditempati anggota DPR RI dapil Riau dari Golkar, yakni Maharani. Komisi IX DPR RI berfokus pada masalah kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Komisi ini bertugas memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, pengawasan terhadap program jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Komisi IX juga terlibat dalam pengelolaan kependudukan dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Di Komisi X ditempati anggota DPR RI Dapil Riau fraksi Golkar, Karmila Sari. Komisi X DPR RI menangani bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Mitra kerja mereka termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Komisi ini bertugas mengawasi kebijakan pendidikan nasional, memajukan kebudayaan lokal dan nasional, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi Indonesia.
Di Komisi XII ditempati dua anggota DPR RI Dapil Riau, yakni Iyeth Bustami Fraksi PKB dan Rohid fraksi Gerindra.
Komisi XII DPR RI menangani urusan kependudukan dan transmigrasi. Mereka bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengawasi kebijakan kependudukan, terutama yang berkaitan dengan transmigrasi dan penataan wilayah. Komisi ini memastikan agar kebijakan transmigrasi mendukung pembangunan wilayah yang merata di seluruh Indonesia.
Di Komisi XIII ditempati dua orang anggota DPR RI Dapil Riau, yakni Mafirion dari Fraksi PKB dan Siti Aisyah dari Fraksi PDIP.
Komisi XIII DPR RI bertugas menangani urusan riset dan teknologi, bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, serta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi di Indonesia.
Komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional melalui pengembangan riset dan inovasi yang mendukung kemajuan industri dan teknologi di berbagai sektor.
Berikut anggota DPR DI Dapil Riau beserta penempatan komisi:
Sahidin (II)
Dewi Juliani (III)
Yulisman (III)
Rahul (III)
Syahrul Aidi (V)
Hendri Munief (VII)
Achmad (VIII)
Maharani (IX)
Karmila (X)
Rohid (XII)
Iyeth Bustami (XII)
Mafirion (XIII)
Siti Aisyah (XIII)
