PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, meminta seluruh RT/RW hingga organisasi pemerintah di Kota Pekanbaru untuk netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pasalnya, organisasi tersebut adalah bagian dari pemerintah daerah.
Risnandar mengatakan, pembiayaan organisasi RT/RW, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tentunya, mereka juga harus netral dan tidak memihak kepada calon mana pun.
Menurutnya, jika ada RT/RW yang terlibat atau menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon, maka akan ditindak tegas. Bahkan, RT/RW yang terlibat politik praktis bisa dihentikan.
"Kami meminta para RT/RW tidak terlibat politik praktis dengan memanfaatkan RT/RW-nya. Kalau begitu saya maaf saja, ada asas contrarius actus, siapa yang mengeluarkan bisa saja menghentikan," tegas Risnandar, Senin (22/7/2024).
Jadi lanjut Risnandar, pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila ada RT/RW yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon pada Pilkada ini.
"Begitu juga dengan forum atau organisasi pemerintah seperti FKUB, FKDM, MUI, dan FPK. Kalau masuk tim sukses apa yang kita harus lakukan, jadi kita berhentikan," katanya.
Dikatakannya, dalam proses penyelenggaraan Pilkada, mereka harus netral. Tapi saat pemilihan silahkan pilih, karena mereka punya hak pilih.
"Jadi jangan menjadi tim sukses salah satu paslon. Tolong organisasi ini dibawa ke level demokrasi yang demokrasinya negara, bukan di lokal. Supaya siapa pun terpilih jadi kepala daerah dia tidak melakukan downgrade terkait dengan organisasi ini," ungkapnya.
