PEKANBARU - Pemerintah pusat dan daerah sampai saat ini secara bersama-sama masih terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai program diharapkan, target angka kemiskinan atau Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Indonesia menjadi 0 persen terwujud.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menghadiri Launching Kartu Sosial Berkhidmat 2024 sekaligus menyerahkan bantuan sosial di di Gedung Sri Bunga Tanjung Kota Dumai, Senin (10/6/2024).
"Salah satu fokus di masa transisi kepemimpinan yang relatif singkat ini, upaya yang akan dilaksanakan dalam menekan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp1,563 triliun lebih," kata Pj Gubri.
Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu pengurangan beban melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, JKN, BPJS Rentan, Bantuan pendidikan, Bantuan sembako, BLT Tunai dengan alokasi anggaran Rp770,43 miliar.
Kemudian peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pemberian bantuan alat kelompok tani, peternakan dan perikanan serta Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp71,78 miliar.
"Kita juga melakukan pengurangan kantong kemiskinan melalui pembangunan rumah layak huni sebanyak 305 unit, sanitasi dan lain-lain dengan alokasi anggaran Rp721,20 miliar," terangnya.
Salah satu program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau adalah melalui Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 4.921 Kartu Keluarga (KK). Adapun bantuan yang diterima sebesar Rp300 ribu per KK selama 12 bulan dengan total bantuan sebesar Rp17.713.800.000.
"Sedangkan penerima bantuan di Kota Dumai sendiri sebanyak 1.003 KK, dengan total bantuan berjumlah Rp3.610.800.000," katanya.
