PEKANBARU- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru H. Maisisco memimpin Rapat Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Periode Februari 2024, Selasa (26/3/2024).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari Bulog Riau Kepri dan Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pelaksanaan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah untuk periode Februari yang mulai disalurkan semenjak awal Maret lalu berjalan lancar.
Adapun total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Februari, dilaporkan yakni sebanyak 17.110 dan saat ini seluruhnya telah disalurkan kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Deputi DGM Kantor Cabang Utama (KCU) PT Pos Indonesia Pekanbaru Nicko Riowanto saat melaporkan pelaksanaan pendistribusian beras CPP di Kantor Pos Pekanbaru.
Dijelaskan Nicko, memang masih ada KPM yang belum mengambil alokasi bantuan beras pemerintah itu. Namun, secara keseluruhan sudah disalurkan melalui pemerintah kelurahan setempat untuk yang belum diambil.
Dia juga menjelaskan, ada tiga kecamatan yang jumlah penerimanya belum mengambil bantuan ini hingga perpanjangan waktu yang dilakukan. Namun, saat ini, seluruh beras tersebut sudah disalurkan kepada kelurahan.
''Harapan kita, untuk tetap menjaga kualitas segera tersalurkan. Dan kita harapkan bantuan dari teman-teman di kelurahan untuk menginformasikan,'' kata dia.
Sementara itu, sejumlah perwakilan pemerintah kelurahan dan kecamatan yang hadir dalam rapat evaluasi tersebut mengungkapkan kalau sejauh ini, kendala yang dihadapi tidak banyak. Hanya saja, memang masih ada beberapa pertanyaan di tengah masyarakat terkait mereka yang layak dan tidak layak menerima bantuan beras ini.
Terkait itu, Asisten Manager Pelayanan Publik Perum Bulog Wilayah Riau Kepri Valdi Wiranata mengungkapkan kalau untuk data yang digunakan saat ini adalah data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator PMK.
Data tersebut adalah satu-satunya sumber data yang digunakan untuk memastikan siapa warga yang berhak menerima bantuan.
Hanya saja, dia menjelaskan, bagi daerah yang ingin melakukan perubahan data, tetap bisa dilakukan, terutama dalam hal ini adalah untuk mereka yang belum mengambil bantuan beras pemerintah.
''Bila prosedurnya tetap dilaksanakan, lantas belum juga diambil karena alasan seperti meninggal dunia, pindah alamat atau tidak ditemukan, maka pemerintah kelurahan bersama RT dan RW bisa mengajukan nama pengganti yang nama-nama itu ditentunya kesara musyawarah. Kalau memang meninggal, maka bisa dicarikan keluarga terdekatnya sebagai pengganti,misalnya seperti itu,'' ungkap Valdy.
Adapun untuk penggantian nama disebabkan tidak berhak menerima atau karena dianggap mampu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Hoirul Effendi mengajak pemerintah kelurahan untuk mengaktifkan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan.
''Jadi mekanisme musyawarah kelurahan bisa tetap bisa dilaksanakan untuk mengusulkan, setidaknya untuk penambahan nama kalau memang dirasa ada yang lebih memerlukan,''ungkap Khoirul.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru H.Maisisco mengapresiasi seluruh proses penyaluran bantuan beras CPP periode Januari dan Februari yang telah berlangsung dengan aman dan lancar.
Dia menyebutkan, dengan tersalurkannya bantuan cadangan beras pemerintah untuk masyarakat kurang mampu itu, setidaknya membantu memastikan ketersediaan beras pada masyarakat, khususnya di Kota Pekanbaru saat ini tercukupi.
Dia juga mengajak seluruh pihak, khususnya pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk membantu kelancaran pelaporan administrasi penyaluran bantuan kepada Perum Bulog, sehingga sukses dari penyaluran bukan saja sampai kepada masyarakat, namun juga secara administrasinya terpenuhi.
''Kita ingin semuanya selesai dengan baik dan tepat waktu, sehingga kita bisa segera masuk untuk penyaluran bantuan periode Maret 2024,'' ajak Maisisco.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Bulog, Kantor Pos, pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah mendukung tersalurkannya bantuan beras pemerintah ini.(galeri)
